JAKARTA – Wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional terus menguatRencananya, dalam waktu dekat Ikatan Alumni Lembaga Pertahanan Nasional (IKAL) akan menyerahkan naskah akademik mengenai sistem keamanan nasional kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Dewan Pertimbangan IKAL yang juga Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, seminar nasional dengan tema "Mencari Format Keamanan Nasional dalam Era Demokrasi dan Globalisasi" yang digelar di Lemhanas, Rabu (23/6), telah mengantongi kesepakatan tentang format sistem keamanan nasional
BACA JUGA: DL Sitorus Segera Dibawa ke Meja Hijau
“Kami segera menyusun naskah akademik yang nantinya menjadi modal untuk menyusun RUU (Rancangan Undang-undang) sistem keamanan nasionalBACA JUGA: Guru dan Tenaga Medis Masih Diprioritaskan
Ia menambahkan, seminar yang menghadirkan beberapa pejabat tinggi di antaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Tohari, Ketua Baleg DPR RI Ignatius Mulyono, serta Pangima TNI Djoko Santoso dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri itu, juga membahas mengenai ancaman keamanan nasional
“Masalah daerah perbatasan pun masuk ke dalamnya
BACA JUGA: Kapolri Bagi-bagi Penghargaan ke 19 Polda
Pengamanan daerah perbatasan bukan hanya militer, ada juga faktor poltik dan ekonomiUntuk itu, pemerintah sudah membuat badan nasional pengelola perbatasan guna memperkuat ketahanan nasional,” terangnya.Mengenai pembentukan Dewan Keamanan Nasional, Purnomo mengatakan, keberadaan Dewan itu nantinya akan membuat sistem keamanan lebih efektif“Dengan adanya dewan keamanan nasional maka rencana pembentukan dewan pertahanan tidak perlukan lagi, karena sudah dipayungi dengan dewan yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara keberadaan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) yang selama ini melakukan kajian strategi pertahanan, akan menjadi embrio terbentuknya Dewan Keamanan Nasional.
Pada kesempatan sama, Ketua Umum IKAL, Agum Gumelar mengungkapkan landasan ideologi pembentukan Dewan Keamanan Nasional merupakan hasil belajar dari sembilan negara termasuk Amerika, Jepang dan Malaysia.
“Meskipun mereka berbeda ideologi bahwa kebijakan keamanan nasional dijalankan untuk menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri guna menjaga keutuhan wilayah serta keamanan insani untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara,” tuturnya.
Agum menegaskan bahwa konsep Dewan Keamanan NAsional sudah ada"Karenanya kami menargetkan ini bisa dibahas Balegnas (Badan Legislasi Nasional) tahun 2011 mendatang, sebab tahun 2010 sudah tidak memungkinkan,” pungkas Agum.(fid/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal CPNS, Pusat Tuding Pemda Egois
Redaktur : Tim Redaksi