jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengatakan mengembangkan kawasan merupakan tugas yang sangat besar.
Hal itu dikatakan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6).
BACA JUGA: Mendagri Tito Minta Pemda Mengalokasikan Anggaran Penguatan Perbatasan
Menurut dia, acara itu spesifik mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BNPP di 2020-2024. Pada kegiatan tersebut juga merencanakan mengenai apa yang akan dikerjakan oleh BNPP 2025-2029.
Perencanaan akan disesuaikan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, BNPP berkomitmen dalam mengembangkan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
BACA JUGA: Ada Drone Ditembak Jatuh oleh Kejagung, Pemiliknya
“Ini sudah dilaksanakan sudah ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan,” ucap Tito dalam sambutannya.
Darin 7 PLBN, 5 di antaranya sudah beroperasional dan 2 PLBN lagi sedang tahap pembangunan.
BACA JUGA: Gaji Honorer Tidak Seberapa, Mau Dipotong Tapera, Kebijakan Aneh
Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan dengan Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi mengenai percepatan pembangunan PLBN.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini menuturkan bahwa aspek dalam pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar karena Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang juga memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang.
“Untuk itu mengembangan kawasan perbatasan ini banyak sekali targetnya. Daerah perbatasan ini harus kuat, masyarakatnya harus dibangun sejahtera supaya ada pemerataan,” kata dia.
Dia berharap, dengan target pemerataan pembangunan ini akan menjadikan buffer zone pada daerah kawasan perbatasan, hal ini akan menjadikan daerah perbatasan menjadi semakin kuat secara ekonomi.
Tito menambahkan, Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara.
Hal itu akan memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.
"Saya meminta kepada seluruh gubernur, bupati/wali kota sebagai anggota BNPP memberikan perhatian secara khusus dan serius bagi penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan di daerah,” tambahnya. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi