jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, kericuhan antara Bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah Muhammad Saleh Bantilan dengan Wakil Bupati Abdul Rahman H.Buding, Rabu (31/1), menunjukkan pilkada belum seluruhnya mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas negarawan.
"Kalaupun ada, hanya beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada yang memiliki kualitas negarawan," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (5/2).
BACA JUGA: Giliran Wakil Bupati Tolitoli Dipanggil ke Kemendagri
Tjahjo menilai, ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama dari latar belakang partai politik, maka potensi konflik sangat terbuka. Apalagi berasal dari partai politik yang berbeda.
Misalnya dalam menghadapi pilkada, masing-masing akan melihat apakah punya peluang untuk tetap maju berpasangan, atau bercerai dan masing-masing maju sebagai calon kepala daerah.
BACA JUGA: Hubungan Kepala Daerah dengan Wakilnya, Mesra tapi Gersang
"Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, asal usul kabupaten/kota adalah bekas kerajaan, yang hanya mengenal satu pemimpin utama. Faktor sejarah sedikit banyak mempengaruhi sistem pemerintahan di daerah saat ini," kata Tjahjo.
Untuk itu, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menilai, perlu kajian mendalam terhadap efektivitas posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
BACA JUGA: Masih Panas, Bupati Tolitoli Ungkit Perilaku Istri Wakil
Jangan sampai kasus yang terjadi di Tolitoli terulang di daerah lain. Karena dalam hal ini masyarakat sangat dirugikan.
"Saya kira perlu membangun sistem pemerintahan daerah yang kuat, yang mampu memaksa semua pihak terlibat aktif mengeluarkan energi positif untuk membangun daerah," kata Tjahjo.
Kericuhan antara Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli diketahui terjadi pada pelantikan pejabat struktural dan fungsional di Gedung Wanita Lama Tolitoli, Rabu (31/1) lalu.
Saat Muhammad Saleh memberi sambutan, tiba-tiba Abdul Rahman naik ke atas panggung dan menendang meja.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang