jpnn.com, JAKARTA -
JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo bakal meminta kepala daerah memecat kepala dinas kependudukan yang berbohong kepada masyarakat terkait ketersediaan blangko e-KTP.
BACA JUGA: Film G30S PKI Bukan Urusan Mendagri
"Bagi yang bohong kepala dinas kami ganti. Kami akan minta kepada bupati dan wali kota untuk mengusulkan penggantian," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (20/9).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengaku mengambil kebijakan tersebut karena dari hasil pemantauan yang dilakukan masih ada saja pejabat di daerah berbohong pada masyarakat tekait ketersediaan blangko e-KTP. Padahal Kemendagri telah memastikan ketersediaan blangko mencukupi.
BACA JUGA: Soal Blangko e-KTP, Kemendagri Minta Daerah Jujur
"Bila blangko masih ada jangan katakan habis. Kemendagri lewat Ditjen Dukcapil akan memberi pembinaan yang serius kepada kepala dinas (kependudukan) dan staf-stafnya," ucapnya.
Tjahjo menegaskan, langkah-langkah strategis diambil karena Kemendagri menghendaki daerah dapat memberikan penjelasan secara jujur dan transparan pada masyarakat.
BACA JUGA: Dirjen Dukcapil Yakin Blangko e-KTP Cukup
"Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Zudan Arief Dakrullah) beserta jajarannya akan terus melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan baik dan gratis," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah 77 Kepala Daerah Kena OTT KPK, 300 Lebih Bermasalah
Redaktur & Reporter : Ken Girsang