jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal pemberitaan yang menyebut Presiden Joko Widodo jengkel dengan lamanya durasi perizinan investasi di daerah.
Menurut Tjahjo, kejengkelan presiden karena masih banyak investor yang mengeluh. Padahal sebelumnya, Kemendagri telah memangkas hingga 3.000 lebih peraturan daerah yang dinilai menghambat investasi di daerah.
BACA JUGA: Tjahjo Kumolo: Ini Untuk Bangsa, Enggak Perlu Curiga
"Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu proses perizinan hanya beberapa hari. Tapi di bawah bisa sangat lama. Kalau perizinan masih berbulan-bulan, beratus lembar (dokumen,red) bagaimana mau bersaing dengan negara lain. Vietnam dan Kamboja saja sudah menerapkan praktis efisien," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (26/1).
Untuk menyelesaikan persoalan yang ada, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menilai daerah dan pusat perlu kembali duduk bersama. Demi mengintensifkan pola koordinasi yang baik.
BACA JUGA: Wasekjen Demokrat Minta Jokowi Ingatkan Mendagri
"Niat presiden untuk membangun bangsa, perlu dikawal dengan baik. Semua pihak harus punya visi, membawa bangsa semakin baik," ucap Tjahjo.
Sebelumnya, presiden dikabarkan jengkel dengan proses perizinan investasi di daerah yang menghabiskan waktu sangat lama. Misalnya untuk pembangkit listrik, pengurusan di pusat mencapai 19 hari. Sedangkan di daerah sampai 755 hari atau kurang lebih dua tahun.
BACA JUGA: Ada Pertimbangan Strategis soal Plt Gubernur dari TNI-Polri
"Saya jengkel urusan listrik ini, karena berbondong-bondong orang di depan pintu ingin investasi, tapi banyak yang balik badan gara-gara urusan perizinan," ujar Jokowi pada Rapat Percepatan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha Daerah di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (23/1) lalu. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah SBY Kritisi Mendagri soal Plt Gubernur dari Polri
Redaktur & Reporter : Ken Girsang