jpnn.com - jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo siap membantu penyelesaian polemik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Ya, kami akan bantu menyelesaikan soal kasus PAP Inalum dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini seoptimal mungkin," ujar Mendagri di Jakarta, Kamis (19/1).
BACA JUGA: Mas Tjahjo Minta Praja IPDN Pahami Arahan Kapolri
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini siap membantu, karena melibatkan pemerintah daerah, sementara sebagaimana diketahui mendagri merupakan pembina pemerintah daerah seluruh Indonesia. Meski demikian, Tjahjo mengaku akan terlebih dahulu mencari tahu akar penyebab polemik yang ada.
"Tentu kami akan dalami dulu permasalahannya apa. Kami tidak akan menunda-nunda. Setelah ini rampung, maka akan kami tindaklanjuti dan menentukan langkah," ucap mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
BACA JUGA: Laporan Menteri Jangan Lebih Lama Dari Presiden
Sementara itu, secara terpisah Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Riza Suarga mengatakan, prinsip pajak adalah adil. Tidak boleh dikenakan berganda dan tidak boleh memberatkan.
"Dalam kasus PAP PT. Inalum dengan Pemrov Sumut, ya sudah tentu melanggar prinsip keadilan dalam pengenaan pajak. Sebab Inalum dikenakan pajak dengan standar pembayaran dengan meter kubik, sedangkan BUMN lain seperti PLN dan Pertamina dengan sistem Kwh. Nah, ini yang jelas sudah tidak adil," ujar Riza.
BACA JUGA: Mas Tjahjo: Bela Negara Tak Sama Dengan Wajib Militer
Riza menilai, menghadapi kasus ini Kemendagri dapat mengambil tindakan. Misalnya, membatalkan perda atau Pergub yang tidak produktif serta menghambat investasi maupun daya saing.
"Mendagri saya kira bisa berperan sebagai mediator, sehingga persoalan ini tidak berkepanjangan dan makan banyak waktu. Apalagi Inalum milik negara," tutur Riza.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Segera Panggil Pemprov Sumut dan PT Inalum
Redaktur & Reporter : Ken Girsang