jpnn.com - JAKARTA - Belakangan ini kencang beredar isu bahwa Presiden Joko Widodo tengah bersiap melakukan perombakan kabinet jilid II. Langkah ini kabarnya untuk mengakomodir masuknya PAN ke dalam jajaran partai pendukung pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak mempermasalahkan jika nantinya ada reshuffle jilid II. Menurutnya, kebijakan itu adalah hak prerogatif presiden yang harus dihormati semua anggota kabinet.
BACA JUGA: Curiga Sengaja Munculkan Polemik Risma Tutupi Kasus NasDem
"Enggak ada masalah, momentum setiap saat suruh mundur ya harus siap. Itu namanya hak presiden," kata Tjahjo kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (24/10) malam.
Dia juga menilai tidak ada yang salah jika presiden merasa perlu memberi kursi menteri kepada PAN. Pasalnya, pemerintah memang membutuhkan dukungan partai politik agar kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah direncanakan tak terhambat di parlemen.
BACA JUGA: Aktivis Ini Dukung Presiden Ganti Jaksa Agung
Dia pun percaya partai-partai yang sudah lebih dulu mendukung Jokowi, seperti PDI Perjuangan, NasDem, PKB dan Hanura, tidak keberatan dengan masuknya PAN ke dalam kabinet. Bahkan jika itu berarti jatah menteri mereka nantinya dikurangi.
"Enggak ada masalah, kita sepakat pada dulu yang mendukung Pak Jokowi tidak ada bargaining kursi dan sebagainya," ucap mantan Sekjen PDIP itu. (dil/jpnn)
BACA JUGA: PDIP Cari Dana Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Harus Jadi Prioritas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Ingatkan Pesan Presiden Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi