jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak hanya melayani partai politik peserta pemilu 2014, namun juga harus dapat melayani masyarakat pemilih. Karena dalam negara demokrasi, pemilih merupakan pihak yang paling menentukan pemimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Karenanya, menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, KPU harus dapat menjamin hak pilih seluruh warga negara, termasuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang sudah pulang ke Indonesia.
BACA JUGA: Jimly Anggap tak Penting Kerjasama KPU-Lemsaneg
"Misalnya kemarin saya dari Batam, di sana banyak WNI yang TKI ilegal pulang, itu kan dia hanya ditempatkan di sana (di Batam). Mereka satu rumah penampungan ada sepuluh orang. Belum masuk DPT (daftar pemilih tetap), namanya juga ilegal," ujar Jimly di Jakarta, Selasa (26/11).
Diakui Jimly, KPU memang sudah memiliki mekanisme. Yaitu dapat menempatkan TKI tersebut dalam daftar pemilih khusus (DPK). Namun dalam melakukan hal tersebut, KPU perlu terbuka dan menginformasikannya kepada seluruh partai politik peserta pemilu.
BACA JUGA: KPU Nilai Ancaman Boikot Pemilu sebagai Pelecut
Langkah ini penting sebagai wujud transparansi agar tidak ada saling curiga. Sehingga pemilu benar-benar menempatkan posisi penyelenggara yang bisa dipercaya.
Masalah lain, meski mekanisme DPK dimungkinkan, KPU tentunya tidak bisa langsung menempatkan para TKI ilegal tersebut dalam DPK, jika tidak memiliki data kependudukan yang jelas. Sebab sesuai undang-undang pemilu, pemilih disebutkan paling tidak memiliki lima elemen. Antara lain KTP, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu keluarga.
BACA JUGA: MK Juga Berpotensi jadi Sumber Konflik Pemilu 2014
"Nah Ini yang harus diatasi dukacapil (Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri). Harus dikasih NIK, mumpung masih jauh hari. Tidak bisa dibiarkan, karena dia warga negara, dia punya hak," ujarnya.
Menurut Jimly, kelengkapan administrasi bisa menyusul diberikan, yang penting konstitusi setiap warga negara harus dijamin terlebih dahulu.
"Oleh karena itu, tidak mungkin menyerahkan tanggung jawab hanya pada KPU. Tapi harus ada kerjasama dengan dukacapil. Saya bersyukur, sekarang semangatnya tidak lagi saling menyalahkan," ujar Jimly. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Formulir Rekapitulasi Pemilu 2014 Dibikin Sederhana
Redaktur : Tim Redaksi