jpnn.com - JAKARTA - Untuk mendukung tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut, TNI Angkatan Laut menggelar pembekalan pembinaan potensi maritim di jajaran Satuan Komando Wilayah (Satkowil) dan Satuan Non Komando Wilayah TNI Angkatan Laut.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, Rabu (24/8) di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur.
BACA JUGA: Masalah Honorer K2, Menteri Asman Gali Informasi dari Kada
Sebanyak 250 peserta mengikuti pembekalan tersebut. Pembekalan yang berlangsung selama dua hari, 24-25 Agustus bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi dan pemahaman tugas TNI Angkatan Laut di bidang Dawilhanla bagi jajaran Satkowil dan Sat Non Kowil TNI Angkatan Laut.
Selain itu, melaksanakan validasi organisasi Angkatan Laut khususnya persiapan pembentukan dan operasional Staf Potensi maritim (Spotmar) Kasal sebagai staf yang merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
BACA JUGA: Launching Wonderful Indonesia-Air Asia Dibumbui Festival Kuliner Nusantara
Ade juga menyampaikan tentang tugas angkatan laut yang tertuang dalam UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Yakni melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional. Juga melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah.
TNI AL juga bertugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
BACA JUGA: Anak SD Hingga Karyawan Antusias Sambut Pahlawan Olahraga Indonesia
Menurut Ade, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar namun juga menghadapi beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Di antaranya kemiskinan masyarakat pesisir, konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir maupun laut, penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran dan eksploitasi berlebihan serta pengaruh perubahan iklim global.
Selain itu, Indonesia harus mengatasi berbagai ancaman keamanan maritim seperti illegal fishing, perompakan, pembajakan, klaim batas maritim, terorisme, penyelundupan barang, narkoba dan manusia serta bencana alam.
"Dari banyaknya permasalahan yang kita hadapi di bidang pembinaan potensi maritim, diperlukan sinergi yang baik dari berbagai komponen bangsa yang terkait untuk dapat mengelola secara maksimal,” katanya.
Menurut Ade, peran Dawilhanla diperlukan dalam rangka mendukung program pemerintah, khususnya program nawacita yang ketiga yaitu membangun negara dari pinggiran dengan memperkuat desa-desa, termasuk di wilayah pesisir.
Untuk itu, kata Ade, tugas-tugas perlu dipersiapkan melalui penyelenggaraan fungsi organik pembinaan potensi maritim. Meliputi pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana prasarana nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai kearifan lokal serta anggaran di bidang maritim sehingga diperlukan kesiapan satuan komando wilayah TNI AL untuk dapat mendukung kebijakan pimpinan TNI di bidang maritim.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Melalui Pembekalan Binpotmar di Jajaran Satkowil dan Sat Non Kowil TNI Angkatan Laut Kita Tingkatkan Profesionalisme Guna Mendukung Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.”
Tampak hadir sebagai pembicara yakni pembekalan dari Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto tentang kebijakan pokok pikiran Panglima TNI di bidang teritorial.
Selanjutnya, Asisten Perencanaan Kasal, Laksda TNI A. Taufiq R mengenai bidang perencanaan dan anggaran Binpotmar dan persiapan pembentukan Aspotmar. Selain itu, Asisten Pengamanan Kasal Laksda TNI Agus Heryana mengenai current issue di bidang ancaman potensial dan faktual yang dapat mengganggu stabilitas negara melalui jalur laut.
Asisten Operasi Kasal Laksda TNI I.N.G.N. Aryatmaja mengenai kebijakan binpotmar selaku kewasgiatan dalam rangka terbentuknya Aspotmar dan Kadispenal Laksma TNI Edi Sucipto mengenai publikasi sebagai sarana komunikasi dan pelayanan publik.
Kemudian Letjen TNI Mar (Purn) Yusuf Solichin menyampaikan materi tentang pembinaan masyarakat nelayan dan Paban I Ster TNI mengenai usulan RKA/KL bidang teritorial UO Mabes TNI 2017 serta Paban II Ster TNI mengenai sosialisasi Doktrin teritorial TNI.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aguan Perintahkan Anggota Dewan Tuntaskan Tugas
Redaktur : Tim Redaksi