jpnn.com, JAKARTA - TNI AL mengintensifkan pelaksanaan patroli untuk mencegah pengiriman pekerja migran ilegal (PMI) illegal ke luar negeri.
Hal itu dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sesaat sebelum membuka Rapat Pimpinan Pramuka Saka Bahari Tahun 2022 di Mabesal Cilangkap, Selasa (23/3).
BACA JUGA: TNI AL Menggagalkan Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia
Menurut Laksamana Yudo, TNI AL berhasil mencegah pengiriman PMI ilegal ke luar negeri khususnya Malaysia.
Yudo menyebut ada peningkatan kasus dalam dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini hampir mencapai 400 orang.
BACA JUGA: TNI AL Menggagalkan Pengiriman 52 PMI Ilegal ke Malaysia
“Isu ini disikapi TNI AL dengan mengintensifkan pelaksanaan patroli dengan mengerahkan unsur-unsurnya," ujar Yudo.
Menurut Yudo, meski upaya-upaya pencegahan sejak awal telah dilakukan namun diyakini ada beberapa yang lolos dari pantauan dan pencegahan.
BACA JUGA: Modernisasi Alutsista Tetap Jadi Prioritas Utama TNI AL
Yudo mengatakan upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal ada indikasi meningkatnya kegiatan pengiriman PMI ilegal.
“Kami sudah mencegah, seperti kejadian sebelum orangnya melaut, baru masuk di penampungan sudah kami tangkap. Itu adalah bentuk pencegahan agar tidak sampai berlayar ke laut," tegas KSAL.
Menurut Yudo, secara geografis kondisi di Pantai Timur Sumatra khususnya Tanjung Balai Asahan memang banyak sekali celah alur sungai-sungai sebagai jalur tikus atau illegal.
Oleh karena itu, unsur-unsur TNI AL dikerahkan di lokasi ini untuk mengintensifkan pelaksanaan patroli, mencegah supaya tidak terjadi kapal lolos ke laut yang berpotensi terjadi kedaruratan dan tenggelam seperti beberapa kejadian sebelumnya.
“Kami sudah melaksanakan pencegahan melalui koordinasi dengan Polri setempat. Begitu kami tangkap langsung diserahkan pada Polri untuk disidik lebih lanjut,” katanya.
Namun demikian, pasti akan terjadi kucing-kucingan di sana karena mereka butuh kerja di Malaysia.
“Kami tidak bosan-bosan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk mencegah para PMI ilegal ini," tegas Kasal.
Lebih lanjut, Laksamana Yudo menjelaskan secara Undang-undang, TNI AL tidak memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana PMI ilegal ini. Namun, TNI AL melakukan penyidikan pada pelanggaran Undang-Undang Pelayaran.
Dalam UU Pelayaran tidak ada kejahatan tetapi yang ada adalah pelanggaran jadi sanksi pidananya adalah denda bukan disita kapal pengangkutnya.
“Saya berharap ada Peraturan Pemerintah (PP) yang keras yang bisa membuat efek jera agar kapal yang digunakan itu bisa dirampas seperti kapal ikan tanpa SIPI," ujar Yudo.
Pejabat nomor satu di jajaran TNI AL ini dalam berbagai kesempatan telah memerintahkan jajarannya untuk dapat bergerak cepat guna menggagalkan aksi-aksi pengiriman PMI ilegal sejak awal tercium adanya indikasi tersebut.
“Saya perintahkan apabila ada informasi tentang PMI ilegal yang akan berangkat, tidak perlu menunggu berangkat sampai dengan di laut. Sebelum mereka berangkat silahkan tangkap tentunya berkoordinasi dengan instansi samping," tegas Yudo.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menjelaskan dalam kurun waktu 3 bulan sejak Januari Tahun 2022 ini saja, TNI AL berhasil menggagalkan 394 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dalam 10 kali pengiriman yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
TNI AL terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga wilayah Indonesia termasuk dari pengiriman PMI ilegal.
“Apalagi dengan adanya informasi dugaan keterlibatan oknum TNI AL yang dihembuskan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang belum ada kejelasannya dan hingga saat ini TNI AL masih menunggu hasil investigasi BP2MI,” kata Yudo.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich