TNI, BIN dan Polri Garda Terdepan Penanganan Corona

Kamis, 16 April 2020 – 16:27 WIB
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Foto: ANTARA/Foto: Feru Lantara

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Boni Hargens sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, bahwa banyak kementerian yang bekerja tanpa ukuran efektivitas dan efisiensi yang jelas dalam menangani penyebaran virus Corona (COVID-19).

"Saya sependapat dengan Arief, masyarakat saat ini melihat dengan gamblang bahwa BIN, TNI, dan Polri menjadi ujung tombak dari penanganan wabah Corona," ujar Boni dalam pesan tertulisnya, Kamis (16/4).

BACA JUGA: Komentar Boni Hargens untuk Kelakuan Stafsus Presiden Surati Camat

Menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini, seluruh kementerian memang ikut menangani penyebaran Covid-19. Misalnya, Kemendagri begitu pro-aktif melakukan koordinasi dengan para kepala daerah, tetapi tidak sedikit kementerian lain yang kerjanya tidak kelihatan.

“Bisa jadi kinerja tak terlihat karena kerumitan birokrasi dalam menjalankan kebijakan. Bisa juga karena ketidakcakapan menteri dalam menjalankan tugasnya. Saya tidak ingin melihat secara ad hominem, biarkan masyarakat yang menilai. Cuma yang jelas TNI selalu terdepan bersama BIN dan Polri,” ucap doktor filsafat lulusan summa cum laude dari Universitas Walden, Amerika Serikat itu.

BACA JUGA: Demi Citra Pemerintah, Istana Disarankan Bersih-bersih dari Orang Menyimpang

Boni kemudian membeberkan data dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut penyebaran Covid-19 masih mengalami tren peningkatan signifikan dalam satu-dua bulan ke depan.

“Artinya perlu planning yang akurat dan matang. Kementerian dan seluruh lembaga negara terkait harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan dan mesti ada koordinasi antaragensi," katanya.

BACA JUGA: Indonesia Sudah Melewati Fase Awal Gelombang Wabah Corona

Selain itu, kata salah seorang inisiator relawan Jokowi pada Pilpres 2014 ini, jangan sampai ada kebijakan kontroversial yang membingungkan dari para menteri. Misalnya, ada menteri melarang ojek online membawa penumpang, sementara menteri lain membolehkan.

"Ini kan kontra-produktif dan merusak citra pemerintah. Ada kesan pemerintah tidak solid,” pungkas Boni. (gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler