jpnn.com - jpnn.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka pelaksanaan pengamanan menjelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 di seluruh wilayah Indonesia.
“Seluruh prajurit TNI dan Polri akan mengikuti perintah komando, karena TNI dan Polri memiliki satu visi dan misi yang sama yaitu bagaimana Indonesia ini bisa aman dari ancaman yang merongrong bangsa Indonesia,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
BACA JUGA: Ingat, Politik Uang Sanksinya Sangat Berat
“Saya sudah sampaikan kepada para Pangdam, Danrem dan Dandim, untuk membantu secara penuh apabila Polri minta bantuan pengamanan agar segera didukung, setelah itu baru laporan, karena hal tersebut memerlukan kecepatan,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI menyatakan bahwa, TNI dan Polri harus solid satu visi dan misi dalam menciptakan suasana kondusif untuk mendukung pemerintahan yang sudah dipilih secara konstitusional.
BACA JUGA: Calon Tunggal Ditangkap KPK, Bagaimana Pilkadanya?
“TNI mendukung dan membantu program pemerintah terkait stabilitas keamanan untuk menjamin pembangunan ekonomi, oleh sebab itu pelaksanaan Pilkada serentak harus berjalan aman dan kondusif,” katanya.
Terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 101 daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa kampanye tidak boleh bertentangan dengan agama dan tidak boleh menyinggung agama lain.
BACA JUGA: Polri Gelar Rapat dengan Ormas Islam, FPI Belum Hadir
“Proses kampanye harus beretika dan berbudaya Pancasila dan apabila ada demonstrasi selama minggu tenang yang bernuansa politis, maka Bawaslu harus berani menegakkan peraturan. TNI dan Polri akan mendukung sepenuhnya langkah dan tindakan Bawaslu,” tegasnya.
Menurut Jenderal Gatot, hal tersebut perlu disampaikan karena indikasi-indikasi pada saat minggu tenang, akan ada demonstrasi besar-besaran.
“Dalam demo tersebut akan mengharamkan memilih pemimpin yang bukan seiman, ini merupakan benih-benih untuk kembali kepada Piagam Jakarta,” ucapnya.
Sementara itu, usai memberikan pengarahan pada Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, Jenderal Gatot memberikan penjelasan terkait jumlah pasukan TNI yang akan diperbantukan kepada Polri pada pengamanan Pilkada Serentak.
Menurutnya, berapapun kekuatan yang diminta Polri, TNI akan selalu siap dan mendukung sepenuhnya termasuk menyiapkan pasukan cadangan, sesuai situasi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 diikuti sekitar 2.000 peserta terdiri dari KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Pemprov, Pemkab dan TNI-Polri. Hadir pula Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar H. Hutagaol dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Pekan Lagi Pilkada Serentak di 101 Daerah
Redaktur & Reporter : Friederich