jpnn.com - JAKARTA - Sebagai tokoh nasional asal Siantar, Komjen (Purn) Togar M Sianipar merasa prihatin melihat konflik terbuka antara Walikota Siantar Hulman Sitorus dengan wakilnya, Koni Ismail.
Lulusan Akpol 1971 itu pun memberikan nasehat agar Hulman dan Koni segera menyelesaikan masalah secara baik-baik, tidak malah mempertontonkan perseteruan secara terbuka kepada masyarakat.
BACA JUGA: Amankan Nelayan Pengguna Bom Ikan
Menurut Togar, kasus pecah kongsi (pekong) antara kepala daerah dengan wakilnya memang sudah marak terjadi di banyak daerah. Namun, kata dia, perseteruan tidak sampai terbuka seperti yang terjadi di Siantar.
"Pekong, pecah kongsi, itu terjadi di mana-mana. Tapi yang ini terbuka. Ini tidak baik, tidak bisa menjadi teladan masyarakat. Harus duduk bersama, selesaikan lah baik-baik," pesan mantan Kapolda Bali, Sumsel, dan Kaltim itu, kepada JPNN di Jakarta, kemarin (16/12).
BACA JUGA: Siapkan 780 Ton Beras Premium untuk Jatim
Seperti diberitakan, perseteruan dipicu masalah tanah warisan milik istri Koni, yang digadaikan ke DLS sebesar Rp 2 miliar. Uang itu digunakan untuk kepentingan pasangan Hulman-Koni saat pilkada 2010 silam. Hingga kini, tanah belum juga ditebus.
Koni pun meradang. Dia bertekat untuk mempertahankan tanah warisan tersebut. Bahkan, Koni menyatakan siap walau harus melakukan pertumpahan darah.
BACA JUGA: Banyak TNI dan PNS Pegang Jamkesmas
"Tanah itu akan kami pertahankan, kami sudah sepakat. Pertumpahan darah pun, tanah itu akan tetap dipertahankan," ujar Koni saat ditemui di rumah salah seorang mantan anggota DPRD Muslimin Akbar, Kelurahan Bukit Sofa, Siantar Sitalasari, Senin (15/12).
Ditegaskan, permasalahan tanah tersebut harus diselesaikan keseluruhannya oleh Walikota Siantar Hulman Sitorus dan sertifikat tanah tersebut harus kembali kepada mereka. Sebab, katanya, semua pinjaman tersebut dipakai keseluruhan untuk Hulman.
Togar Sianiar menyarankan, untuk menyelesaikan kasus ini, baik Hulman maupun Koni, sebaiknya kembali ke perjanjian awal. Uang itu untuk apa dan bagaimana cara menebus tanah itu, pastinya sudah disepakati sejak awal.
"Jadi, bagaimana dulu kesepakatan awalnya. Kalau perlu mereka berdua bertemu Pak DL. Jangan berperang secara terbuka lah," saran Togar.
Bahkan, Togar mengingatkan, jika masalah uang ini terus diributkan secara terbuka, maka bisa mengundang aparat hukum untuk menelisiknya.
"Kalau benar uang itu dipakai untuk pilkada, malah bisa mengundang aparat hukum untuk bertanya, uang itu untuk apa saja. Jadi selesaikanlah secara bijak," ujar sesepuh Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolres Simalungun pada 1989 itu.
Sebelumnya, pada 2013 silam, perseteruan Hulman-Koni juga sudah terlihat secara terbuka. Saat itu, Togar juga menyampaikan saran penyelesaian.
Ketika itu, Mendagri yang masih dijabat Gamawan Fauzi, juga sampai ikut urun suara. Gamawan meminta Hulman dan Koni segera memerbaiki kondisi ketidakharmonisan yang terjadi di antara keduanya.
Karena jika hal tersebut terus dibiarkan, akan berakibat buruk pada kondisi pemerintahan yang ada di Siantar. Karena pejabat birokrasi yang ada akan kebingungan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.
Menurut Gamawan, imbauan ia kemukakan karena hingga saat ini berdasarkan catatan yang ada di Kemendagri, sedikitnya 94 persen hubungan kepala daerah dengan wakilnya tidak lagi mesra begitu menjalankan roda pemerintahan setelah setahun dilantik.
Ketidakharmonisan umumnya disebabkan akibat tidak jelasnya pembagian kewenangan dan tugas yang ada. Selain itu juga disebabkan pada saat pencalonan, kemungkinan pasangan yang ada dijodohkan dengan terburu-buru. Sehingga antara satu dengan yang lain, tidak begitu saling mengenal.
“Akibatya tak jarang baru satu tahun berjalan setelah dipilih dan dilantik, keduanya pecah kongsi. Berbeda kalau calon wakil kepala daerah diusulkan oleh kepala daerah ke DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna,” kata Gamawan kepada JPNN, November 2013. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siagakan Empat Pesawat Tempur untuk Jaga Udara Natuna
Redaktur : Tim Redaksi