jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya membuat keputusan besar untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Menurutnya, keputusan itu didasari kajian mendalam yang dilakukan pemerintah selama tiga tahun terakhir.
"Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
BACA JUGA: Mulai Bulan Depan Gaji Guru Honorer Naik, Swasta Juga
Turut mendampingi Jokowi dalam jumpa pers itu adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono. Gubernur Kaltim Isran Noor dan Gubernur DKI Anies Baswedan juga diundang dalam jumpa pers tersebut.
BACA JUGA: Alasan Pak Jokowi Pindahkan Ibu Kota RI dari DKI
BACA JUGA: Mobil Kepresidenan Baru Jokowi Sudah Uji Balistik
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan alasan pemerintah memutuskan wilayah Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru RI. “Risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung api dan tanah longsor," ujar mantan Gubernur DKI itu.
Pertimbangan berikutnya adalah letaknya calon ibu kota baru yang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, lokasi calon ibu kota baru juga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
BACA JUGA: Presiden Erdogan: Brother Widodo Mengingatkan Saya
"Yang keempat, punya infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintahan seluas 180 ribu hektare," tuturnya.
Jokowi menambahkan, pembangunan ibu kota baru Ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Sebab, pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi.
"Dan Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa, berskala regional dan global," tegasnya.
Terkait rencana Pemprov DKI Jakarta akan melakukan program urban rgeneration yang telah dianggarkan sebesar Rp 571 triliun, Jokowi menyebut hal itu bisa terus dijalankan. Pembahasannya pun sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.
"Saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara termasuk lokasinya membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Pagi tadi saya sudah berkirim surat kepada ketua DPR RI dengan dilampiri hasil hasil kajian mengenai calon ibu kota baru. Pemerintah akan segera mempersiapkan RUU-nya, untuk kemudian disampaikan ke DPR," jelas Presiden.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SAPMA PP Mendukung Program Pembangunan SDM Jokowi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam