jpnn.com, MINAHASA SELATAN - Tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) di Minahasa Selatan secara kompak dan gamblang menolak people power.
Penolakan gerakan tersebut antara lain disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Sinonsayang Kebaupaten Minahasa Selatan, Harun Potabuga dan tokoh agama sekaligus imam Masjid An-Nur di Desa Boyong Pante, Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Imam Jufri.
BACA JUGA: Mahfud MD: Tak Ada Jalan Lain Bagi Prabowo - Sandi
Potabuga menegaskan pihaknya menolak aksi people power karena berpotensi memecah persatuan dan kebersamaan Indonesia.
BACA JUGA: Kabar Gembira! THR PNS Cair Pekan Depan, CPNS Juga Terima
BACA JUGA: Polri: Wilayah Jabodetabek Rawan Ditunggangi Gerakan People Power
“Marilah kita jangan terpancing dengan gerakan people power, kita tolak gerakan people power yang dapat menyebabkan perpecahan, dan marilah kita sama-sama menghargai dan menghormati KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2019 karena pemilu telah berjalan dengan baik, aman dan lancar," ungkap Potabuga seperti dilansir Manado Post (Jawa Pos Group), Jumat (17/5).
Senada dengan Potabuga, Imam Jufri juga mengajak untuk bersama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
BACA JUGA: Soal People Power Tolak Hasil Pemilu, FPPDK: Inkonstitusional
“Kami mendukung pelaksanaan pemilu 2019 yang damai dan sejuk dan mendukung KPU sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan undang-undang,” kata Imam Jufri.
Lebih lanjut, Imam Jufri juga menolak tempat ibadah dijadikan tempat untuk politik praktis, termasuk menolak tokoh agama dijadikan alat politik praktis.
Seruan yang sama juga disampaikan para tokoh agama dan dan tokoh masyarakat di Kecamatan Tumpaan, Minahasa Selatan.
Imam masjid Abdurahman Bin Auf di Desa Tumpaan Baru Hamka Harun mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi.
"Kami mengajak seluruh masyarakat Minsel untuk menolak gerakan massa ini. Karena selain memecah belah, kerugiannya juga kita yang akan rasakan kedepannya. Jadi marilah kita serahkan semuanya pada penyelenggara pemilu yang telah bekerja dengan baik dan tuntas," ungkapnya.
Secara terpisah, penolakan juga disampaikan Gembala Royke Lumintang. Ia mengimbau masyarakat Minsel khususnya warga gereja agar tidak terprovokasi dengan segala isu-isu yang mengaaitkan dengan Pemilu dan menolak gerakan people power.
"Mengimbau apabila ingin menuntut kebenaran pada 17 April 2019 sebaiknya menempuh dengan cara yang konstitusional sehingga tidak melanggar undang-undang," pungkas Lumintang.(JPG/mpo/rgm/gnr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ulama Jawa Barat: Ajakan People Power Jangan Diikuti
Redaktur & Reporter : Friederich