jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Tokoh pemuda adat Paser, Eko Supriyadi, menolak keras rencana ibu kota negara (IKN) baru Indonesia di Sepaku, Penajam paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara yang diumumkan dua tahun lalu, tepatnya pada 26 Agustus 2019.
Menurut pria yang karib disapa Eko itu, dia masih banyak menemukan masalah dan konflik yang muncul di tengah masyarakat, terutama soal lahan.
BACA JUGA: Mahasiswi Cantik Ini Bisa Kumpulkan Uang hingga Miliaran, Korbannya 220 Orang, Astaga!
“Refleksi dua tahun penetapan IKN oleh Presiden Jokowi, dan saya saat ini menolak keras IKN selama tak ada kepastian atas hak masyarakat PPU,” ungkap Eko Supriyadi.
Humas Lembaga Adat Paser (LAP) PPU tersebut mengungkapkan menemukan banyak masalah di masyarakat selama dua tahun terakhir IKN di PPU.
BACA JUGA: Khawatir IKN Terbengkalai, Ahmad Basarah Ungkit Pembatalan Proyek SBY oleh Jokowi
“Dahulu saya optimistis tentang IKN. Ketika melakukan pendampingan di masyarakat, ternyata riak-riak konflik bermunculan di sana-sini. Kerja aparat itu jangan cuma foto-foto, lapor komandan, aman terkendali, 86,” ujar dia.
Eko mempertanyakan selama dua tahun ini apakah masyarakat adat pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan IKN termasuk bupati dan DPRD?
BACA JUGA: Polisi Merilis Sosok Pembunuh Sadis Gadis Cantik yang Dibuang ke Hutan, Lihat Tuh!
Saat disodori perkembangan berita terkini penilaian sebuah lembaga sandi negara tentang stabilitas PPU dan Kukar paling layak untuk IKN, Eko mengatakan, itu hanya berita untuk menghibur Jokowi.
“Aman dari mana PPU ini,” imbuh Eko.
Dia mengatakan secara implisit penolakannya sudah disampaikan lewat focus group discussion (FGD) yang diikutinya secara nasional.
Dalam dua tahun terakhir ini, dia mencatat banyak masalah terkait persiapan IKN, terutama konflik lahan sesama masyarakat maupun dengan pengusaha.
Selain itu, tambah dia, terancamnya mata pencarian masyarakat PPU dampak dari pembangunan IKN yang akan datang.
“Pemerintah pusat hanya mewacanakan pembangunan fisik IKN saja tanpa ada perencanaan membangun SDM masyarakat PPU,” tegas Eko.
Yang ini, kata Eko, ke depannya mematikan SDM lokal dengan kedatangan warga baru yang diperkirakan 1,5 juta jiwa ke PPU.
Mereka itu, kata dia, sudah memiliki kompetensi di bidang pendidikan maupun ekonomi yang baik bahkan perencanaan fasilitas rumah dan yang lainnya jadi jaminan perpindahan tersebut.
“Persaingan di IKN antara SDM lokal dan SDM yang dipindahkan dari Jakarta tak seimbang dan akan jadi kesenjangan yang sangat jauh baik ekonomi, pendidikan, maupun politik,” jelas dia.
Soal konflik lahan, dia menunjuk contoh masyarakat Telemow dan Maridan, Kecamatan Sepaku, PPU, dengan PT ITCI Kartika Utama yang selama puluhan tahun tak ada penyelesaian.
Belum lagi sengketa lahan sesama masyarakat ikut mewarnai konflik agraria di PPU.
“Saat ini kondisi masyarakat di IKN yang berkonflik dengan pengusaha sangat banyak. Tak ada satu pun perusahaan di PPU yang tak berkonflik dengan masyarakat, terutama pemilik HGU dan HGB. Masyarakat melawan perusahaan saja tak mampu. Apalagi dengan kedatangan IKN yang disponsori oleh yang mengatasnamakan NKRI,” ujarnya.
Dia yakin kedaulatan masyarakat PPU tentang SDA dan SDM, dan politik akan terancam imbas IKN.
Pada kesempatan berbeda, pegiat IKN yang juga Rektor Uniba Isradi Zainal, menanggapi bahwa masyarakat adat PPU harus mendapatkan porsi saat IKN pindah ke Kalimantan Timur.
Tidak itu saja, mereka (masyarakat adat, red) juga harus dibekali ilmu agar jadi bagian yang ikut membangun IKN dan tak jadi penonton saja.
“Bahkan menurut saya masyarakat Kaltim harus disiapkan SDM-nya agar bisa jadi bagian dari kemajuan IKN. Di sejumlah tulisan saya selalu sampaikan bahwa SDM dan keadilan adalah kunci sukses dalam membangun IKN,” pungkas Isradi Zainal. (ari/rdh/k8/samarinda pos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wawan Kaget Disetop Mobil Ayla, Ada yang Mengaku Polisi, Rahmat Siap-Siap
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha