jpnn.com - MOJOKERTO – Eksekusi lahan yang terkena proyek Tol Mojokerto–Kertosono (Moker) pada 31 bidang tanah kas desa (TKD) di Kabupaten Mojokerto akhirnya tertunda. Sebab, panitia pengadaan tanah (P2T) masih mencermati kembali berkas pengajuan persetujuan eksekusi TKD yang dimintakan ke gubernur Jatim. Tim P2T ingin berhati-hati dalam mengeksekusi tanah milik desa tersebut.
Menurut Wakil Ketua P2T Ahmad Jazuli, pencermatan berkas pengajuan eksekusi tanah desa itu harus kembali dilakukan. Sebab, pihaknya menemukan sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi. Sebagian persyaratan itu sudah dipenuhi desa, tetapi ada yang belum.
BACA JUGA: Kakek Misterius Berbaju Batik Ditemukan Sudah Membusuk
"Kami cermati lagi. Yang belum (dipenuhi) akan kami minta dilengkapi," ujarnya, Sabtu (29/11).
Dia menyebut, sebelumnya terkumpul berkas pengajuan yang sedianya dikirim ke gubernur Jatim. Bukan hanya berkas TKD, ada pula berkas pengajuan harga baru pada sejumlah bidang tanah.
BACA JUGA: Broadcast Pembunuhan Gadis Gegerkan Warga di 2 Provinsi
"Ada kekurangan persyaratan rupanya. Di salah satu desa, belum dilengkapi perubahan perdes (peraturan desa). Karena itu, harus dilengkapi karena menjadi syarat pengajuan," terang pria yang juga menjabat asisten I bidang pemerintahan tersebut.
Dia menjelaskan, 31 bidang TKD tersebut diharapkan diajukan ke Pemprov Jatim dalam waktu dekat. Sebab, pengajuan tersebut tertunda sebelumnya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mendapat persetujuan gubernur lebih lama daripada jadwal semula.
BACA JUGA: Ibas Halangi Wartawan saat Hendak Wawancarai SBY
"Kami harapkan akhir bulan ini rampung," tutur Jazuli.
Di Mojokerto, TKD enam di antara tujuh desa terdampak proyek tol Moker, yakni Gedeg, Pagerluyung, Kemantren, Terusan, Sidoharjo, dan Penompo. Totalnya, terdapat 31 bidang TKD. Sementara itu, terdapat 1.188 bidang tanah yang terkena proyek jalan nasional tersebut di Mojokerto.
Selain penundaan pengajuan, di satu desa terjadi kasus yang terkait dengan eksekusi TKD. Kepala Desa Kemantren didemo warganya karena dinilai memperjualbelikan TKD untuk lahan tol. Pada 7 November, warga nglurug kantor Desa Kemantren dan menuntut Kades dicopot karena tanpa melalui musyawarah desa dinilai memperjualbelikan TKD untuk tol.
Menurut Jazuli, pihaknya tidak menutup mata atas kasus tersebut. Kendati begitu, dia tetap yakin proses pembebasan lahan tol tetap berlangsung. Sementara itu, kasus hukum yang terkait dengan proses tersebut menjadi kewenangan aparat hukum.
"Kalau (ada kasus) hukum, biar ditangani yang berwenang. Proses pembebasan untuk tol tetap berlangsung," ucapnya.
Tanah kas desa yang terkena proyek Tol Moker meliputi Gedeg (9 bidang), Pagerluyung (8 bidang), Kemantren (1 bidang), Terusan (1 bidang), Sidoharjo (8 bidang), dan Penompo (4 bidang). Jadi, total terdapat 31 bidang tanah. Pembebasan lahan tol Moker ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Sementara itu, penggarapan dua seksi ruas tol Moker molor. Sebagian proyek yang masuk wilayah Kabupaten Mojokerto belum tergarap karena terhambat pembebasan lahan. Dari total 2.071 bidang lahan di Desa Tamping Mojo hingga Pagerluyung yang dibutuhkan untuk seksi 2, hingga kini sudah terbebaskan 82 persen. Sementara itu, 820 bidang lahan untuk seksi 3 sudah terbebaskan 86 persen.
Direktur PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) Rinaldi mengakui, penggarapan tol terhambat karena pengadaan lahan belum sepenuhnya rampung. Perusahaan pemegang hak konsesi jalan tol Moker menargetkan penggarapan rampung pertengahan 2015.
"Untuk progres konstruksinya, dari total lahan yang sudah bebas di seksi 2, hingga saat ini terbangun 47 persen. Lalu, 19 persen untuk seksi 3," papar Rinaldi dalam rilis resminya kemarin.
Lahan yang dibutuhkan untuk seksi 2 sepanjang 19,9 kilometer. Sebanyak 1.750 bidang berada di sepuluh desa dan empat kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Lantas, 321 bidang berada di dua desa di wilayah Kabupaten Mojokerto. Ruas seksi 3 sepanjang 5 kilometer meliputi 820 bidang di lima desa dan dua kecamatan Kabupaten Mojokerto.
"Kewajiban kami adalah membangun fisik konstruksi dan mengoperasikannya. Pembebasan lahan menjadi tugas dan kewenangan pemerintah, dalam hal ini P2T," terang Rinaldi.
Menurut dia, semakin cepat pembebasan lahan, semakin cepat pula proses penyelesaian konstruksi. Dia pun menargetkan, pekerjaan konstruksi bisa tuntas akhir Juli 2015 dan target operasional pada September 2015.
Dia menyatakan pembebasan lahan sebagai salah satu masalah yang menghambat penyelesaian proyel tol Moker.
"Kendala lain, keberadaan jalan existing yang bisa dilewati truk proyek sangat terbatas," katanya.
Terkait dengan hujan yang mulai turun, dia menilai hal itu belum menjadi hambatan krusial terhadap pengerjaan konstruksi proyek tol.
"Pekerjaan yang sangat dipengaruhi curah hujan adalah timbunan. Saat ini pekerjaan timbunan di lahan yang bebas sudah hampir selesai," jelasnya.
Dia menambahkan, bila ada tambahan lahan bebas yang bisa ditimbun, perlu dilakukan treatment pada permukaan timbunan. Caranya adalah menutupi permukaan timbunan dengan menggunakan terpal.
"Saat ini curah hujan belum terlalu menghambat progres konstruksi," paparnya.
Ruas tol Moker adalah bagian dari proyek nasional tol Trans-Jawa yang menghubungkan Merak, Banten, hingga Banyuwangi. Tol Moker memiliki panjang 40,5 km yang membentang dari Bandarkedungmulyo hingga Mojokerto. Pada 13 Oktober lalu, PT MHI mengoperasikan ruas tol Moker seksi 1 setelah diresmikan menteri pekerjaan umum. (fen/abi/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dijebak Polisi, Tukang Ojek tak Bisa Mengelak Jualan Sabu
Redaktur : Tim Redaksi