jpnn.com - JAKARTA - Pembengunan ruas tol Trans Jawa terkendala persoalan klasik. Yakni, pembebasan lahan. Lokasi hambatannya pun masih sama, yakni ruas antara Kabupaten Brebes dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum (PU0 Djoko Kirmanto secara khusus meminta bantuan Gubernur Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dari total sembilan ruas yang harus dibebaskan lahannya, tinggal dua ruas yang masih alot. Yakni, ruas Pemalang-Batang sepanjang 39,2 kilometer dan ruas Batang-Semarang sepanjang 74,75 kilometer. Progres pembebasan lahannya masih di bawah 10 persen. Padahal, ruas lainnya rata-rata nyaris selesai bahkan sebagian telah dibangun dan beroperasi.
Djoko menyatakan, sebagian besar urusan lahan untuk tol trans Jawa telah beres. Jalur tol Jakarta-Cirebon akan segera tersambung seiring dengan beresnya pembebasan lahan di sepanjang jalur tersebut. Begitu pula di Jawa Timur yang proses pembebasan lahannya hampir 100 persen.
Persoalan ada di Jawa Tengah, terutama kedua ruas tersebut. Peran gubernur Jateng akan sangat besar untuk bisa membantu pembebasan lahan yang dibutuhkan. "Untuk jalur tol Semarang-Solo, tinggal arah Bawen-Solo. Kami optimistis kalau itu. Yang agak berat sekarang ini memang antara Semarang-Brebes," terang Djoko.
Djoko menjelaskan, investor yang hendak menggarap dua ruas tol itu sudah siap, baik teknis pembangunan maupun pendanaannya. Jika nanti persoalan lahan untuk kedua ruas jalan tersebut belum juga tuntas, tidak ada jalan lain kecuali konsinyasi.
Pemerintah akan membebaskan tanah secara paksa dengan menitipkan dana ke pengadilan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan tim appraisal independen. Masyarakat yang terkena pembebasan lahan dipersilakan untuk mengambil haknya di pengadilan. "Saya sudah minta Pak gubernur untuk dorong (pembebasan lahan)," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum bisa dikonfirmasi perihal permintaan Menteri PU. Permintaan konfirmasi yang dilayangkan koran ini via telepon maupun pesan singkat belum direspons. Namun, sebelumnya Ganjar sempat menyatakan kesiapannya menjembatani keinginan pemerintah pusat dengan masyarakat yang terkena pembebasan lahan.
Menurut dia, Pemerintah pusat harus menjelaskan secara langsung kepada masyarakat urgensi proyek tersebut beserta dampaknya terhadap kemajuan perekonomian di Jawa Tengah. Dengan begitu, masyarakat akan paham sehingga proses pembebasan bisa berjalan dengan baik. (byu/ca)
BACA JUGA: Dana Proyek Belum Dibayar, Konsultan Mengadu ke UKP4
BACA JUGA: JP Morgan Bayar Uang Damai Rp143 Triliun ke Pemerintah AS
BACA JUGA: Kementerian BUMN Akan Jual Dua Perusahaan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Iraq Tawarkan Investasi Migas
Redaktur : Tim Redaksi