jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyatakan kelompok Din Minimi awalnya memang kecewa terhadap para mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sekarang sudah duduk di eksekutif maupun legislatif.
"Dulu mereka ini sama-sama berjuang dengan GAM. Tapi setelah mantan anggota GAM ini jadi kepala daerah dan anggota DPR Aceh, kelompok Din Minimi tak diurus GAM. Ini penyebab Din Minimi melakukan tindak kekerasan," kata TB Hasanuddin, melalui pesan singkatnya, Senin (4/1).
Terlepas dari itu lanjut politikus PDI Perjuangan ini, ada dua hal yang sangat disayangkan dari kelompok Din Minimi.
BACA JUGA: Kejagung Periksa Petinggi Sumut
"Pertama, mengapa dia sejak awal tidak taat pada MoU Helsinki dan tidak menyerahkan senjata kepada tim perdamaian tapi dipakai membuat onar di Wilayah Aceh. Kedua, mereka mengumpulkan dana dengan menyerang bank dan merampok bahkan telah jatuh korban prajurit TNI, polisi, bahkan rakyat Aceh," ujar Hasanuddin.
Kalau mau diberi pengampunan lewat amnesti, Hasanuddin justru mempertanyakan, apanya yang diampuni? "Kalau pemerintah tetap mau memberi pengampunan kepada kelompok Din Minimi jangan lewat amesti, tapi tetap di proses hukum dan kemudian diberi grasi," sarannya.
Kalau kelompok Din Minimi ini bebas begitu saja, menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IX ini, justru sangat tidak adil karena masih ada ribuan mantan GAM yang dulu bertempur dan kemudian menyerahkan senjatanya dengan ikhlas hingga sekarang tidak dapat apapun. "Mereka ini justru yang harus kita hormati karena telah berjasa dalam proses perdamaian," ujar Hasanuddin.
Lantas, langkah apa yang tepat untuk menyelesaikan kasus Din Minimi agar separatisme tidak tumbuh di Aceh? Hasanuddin menyatakan harus menggunakan pendekatan tanpa kekerasan dan solusi terbaik adalah dangan cara musyawarah yang sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Yuddy "Obrak-abrik" Bandara Soetta
BACA JUGA: Pak Jokowi, Please Izinkan Kejagung Garap Papa Novanto
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2016 Jadi Tahun Resolusi KemenPAN-RB
Redaktur : Tim Redaksi