jpnn.com - JAKARTA--Penolakan terhadap kebijakan moratorium CPNS kembali disuarakan daerah. Kali dari Sulawesi Tenggara yang diwakili DPRD Provinsi.
Saat bertandang ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Kamis (6/11), Sekretaris Komisi I DPRD Sultra Bustam menyatakan penolakannya terhadap moratorium CPNS, dengan alasan daerah masih butuh pegawai.
BACA JUGA: Sembilan Jamaah Tertinggal di Arab
"Kami di Sultra menolak moratorium karena kabupaten/kota masih kekurangan pegawai," kata Bustam kepada JPNN, Kamis (6/11).
Dia menyebutkan, di Sultra ada tiga daerah pemekaran baru yang kekurangan pegawai yaitu Buton Tengah, Muna Barat, dan Buton Selatan. Meski sudah mendapatkan pegawai dari kabupaten induk, namun jumlahnya masih tetap kurang.
BACA JUGA: Gagal Panen, Petani Bakar Padi
"Kenapa harus ada moratorium lagi? Harusnya pemerintah melihat di daerah-daerah tengah dan timur Indonesia jumlah pegawainya masih minim sehingga butuh pegawai," tuturnya.
Diapun mengkritisi kebijakan pemerintah yang hanya mengkhususkan tenaga guru dan kesehatan, yang tidak terkena kebijakan moratorium. Sebab kebijakan tersebut akan memicu kecemburuan sosial.
BACA JUGA: Polisi Terkecoh, Bangkai Ayam Dikira Mayat Bayi
"Profesi lain akan cemburu kalau hanya guru dan tenaga medis yang tidak dimoratoriumkan. Kan daerah tidak hanya butuh guru dan tenaga kesehatan saja, yang umum juga butuh. Sekali lagi ini perlu dikaji lagi," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ular Pyton Masuk Gampong, Telan 4 Kambing
Redaktur : Tim Redaksi