jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai, Undang-Undang 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme perlu segera direvisi.
Sebab, aparat kepolisian tidak dapat menindak para pelaku untuk mencegah perbuatan pidana awal jika masih menggunakan undang-undang tersebut sebagai payung hukum.
BACA JUGA: Menelusuri Penjualan Bahan Bom, Oh Ternyata
"Saya kira revisi undang-undang itu sangat urgen saat ini, untuk mempermudah tugas aparat kepolisian dalam menindak pelaku teroris," ujar Ramses kepada JPNN, Jumat (18/5).
Menurut pengajar di Universitas Mercu Buana ini, ada beberapa kemungkinan alasan jika masih ada parpok tidak setuju undang-undang itu direvisi.
BACA JUGA: Moeldoko Jamin Pengerahan Koopssusgab TNI Tak Sembarangan
BACA JUGA: Kapan Koopssusgab Turun? Moeldoko: Kapolri Minta, Mainkan
"Misalnya, ingin mencari simpati dari kelompok radikal. Karena bukan tak mungkin mereka meyakini suara dari kelompok radikal cukup signifikan di Pemilu 2019 mendatang," ucapnya.
BACA JUGA: Gerindra: Pemerintah Harus Selesaikan Akar Masalah Terorisme
Kemungkinan lain, kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini, bisa saja para tokoh politik tersebut tidak punya niat baik dalam menjaga keutuhan bangsa.
"Bisa juga untuk tujuan politik 2019. Kesannya, seolah-olah bela HAM padahal mereka tidak memikirkan HAM para korban aksi teror," pungkas Ramses.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi! Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Probolinggo
Redaktur & Reporter : Ken Girsang