jpnn.com, JAKARTA - Honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terus menolak tabungan perumahan (tapera). Tapera dinilai hanya menambah beban dan bukan kebutuhan utama.
"Kami menolak tapera. Itu kebijakan yang bikin semua honorer dan PPPK susah," kata Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso Jufri kepada JPNN.com, Sabtu (22/6).
BACA JUGA: Honorer & ASN PPPK Tolak Tapera, Mending Fasilitasi Uang Muka, Cicilan MurahÂ
Jufri yang juga ketua Ikatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (IP3K) ini menambahkan ada tiga hal yang diminta honorer dan PPPK kepada pemerintah, yaitu:
1. Samakan hak-hak PPPK dengan PNS, salah satunya mendapatkan pensiunan.
BACA JUGA: Tolak Tapera, Buruh Bakal Gelar Unjuk Rasa Secara Nasional 27 Juni
2. Berikan PPPK kenaikan gaji berkala (KGB) dan tambahan penghasilan (tamsil). Itu karena banyak yang belum terealisasi.
3. Bagi honorer khususnya honorer K2, guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT) seperti penjaga sekolah dan tata usaha (TU) prioritaskan diangkat sebagai ASN PPPK sesuai masa kerja serta usia.
BACA JUGA: Gaji Honorer Tidak Seberapa, Mau Dipotong Tapera, Kebijakan Aneh
Jufri mempertanyakan langkah pemerintah yang doyan membuat berbagai aturan baru, tetapi ujungnya malah menambah masalah.
"Mau mengangkat honorer menjadi ASN enggan, eh malah ditambah beban dengan tapera," cetusnya.
Dia heran apakah pemerintah pura-pura tidak tahu soal gaji yang diterima honorer selama ini. Sampai saat ini masih banyak honorer digaji antara Rp 100 ribu sampai Rp 250 ribu per bulan.
"Apakah itu bukan menjadi beban nantinya. Seharusnya pemerintah menyejahterakan, bukan malah membunuh secara pelan-pelan," tuturnya.
Pemerintah, tambahnya, jangan melihat kondisi honorer di perkotaan. Mungkin mereka honornya jauh lebih besar dibandingkan dengan di pelosok.
Seharusnya pemerintah memberikan upah yang besar kepada para guru dan honorer yang rela mendidik walaupun honornya sangat kecil.
"Ingat majunya sebuah negara ada pada dunia pendidikan," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad