jpnn.com - jpnn.com -Istana Negara akan kembali menjadi sasaran tempat menyampaikan aspirasi. Senin (6/2) besok, ribuan buruh dan pekerja bakal mengepung Istana.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal, selain di Jakarta, buruh dari berbagai kota lain juga akan melakukan aksi yang sama. Dengan menggelar aksi damai di kantor gubernur, seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Banda Aceh, Medan, Batam, Banjarmasin, Gorontalo.
BACA JUGA: 3 TKA Tiongkok Kena Ledakan di Sorong
Buruh menuntut agar pemerintah segera memulangkan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok.
Said mengatakan, puluhan ribu buruh bakal mengepung Istana Negara karena merasakan ancaman dari membanjirnya TKA ilegal Tiongkok. Padahal saat ini banyak warga Indonesia yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
BACA JUGA: Empat TKA Tiongkok jadi Tukang Sortir Biji Pinang
"Saat ini daya beli buruh juga menurun akibat upah murah melalui PP 78/2015," kata Said dalam keterangan tertukis yang dikutip oleh RMOL, Minggu (5/2).
Dia menjelaskan, upah buruh Indonesia yang sangat murah bukan tanpa alasan. Karena upah buruh tahun 2017 ini hanya naik seharga satu buah kebab di Eropa. Sedangkan TKA ilegal Tiongkok ada yang dibayar Rp 10 juta per bulan. Selain itu, buruh juga menjerit karena melambungnya harga-harga, seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 900 VA, harga cabai, dan bahan bakar minyak jenis Premium.
BACA JUGA: TKA Jadi Tukang Sortir Biji Pinang Ditangkap di Langkat
"Beban ini sangat dirasakan oleh jutaan buruh yang tidak dipedulikan nasibnya oleh Pemerintah," ujar Said.
Karena itu, dalam aksinya buruh akan menuntut penghapusan upah murah dan pencabutan PP 78/2015, menolak kehadiran TKA tanpa keahlian, dan menolak Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagkerjaan. Buruh juga meminta agar pemerintah segera menurunkan tarif listrik, BBM, gas 3 kilogram, cabai, dan kebutuhan pokok lain. "Kami juga minta agar pemerintah menghapus sistem outsourcing dan pemagangan," ujarnya. (wah/rmol/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh! Ada TKA Tiongkok Ilegal Garap Proyek Kereta Cepat
Redaktur : Tim Redaksi