jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai wacana kenaikan BBM, LPG, dan tarif listrik sangat ironis.
Sebab, rakyat miskin yang tidak pernah membeli BBM dan elpiji tiga kilogram, lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas, tetapi harus ikut menanggung beban kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
BACA JUGA: Harga BBM hingga Gas Melon Bakal Naik? DPR: Menteri ESDM Jangan Meneror Masyarakat
Selain itu, dia menyebut kenaikan berbagai harga bisa menyulut laju inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok melambung.
"Dampak penaikan harga BBM, LPG, dan tarif listrik, menurunkan daya beli dan menambah beban rakyat miskin semakin berat," ujar Fahmy di Jakarta, Jumat (15/4).
BACA JUGA: Satgas RAFI Pertamina Siap Amankan Pasokan BBM dan LPG Selama Arus Mudik Lebaran
Fahmy juga menilai apabila wacana penyesuaian harga komoditas BBM, elpiji, serta tarif listrik betul terjadi, maka keputusan itu mencederai tuntutan mahasiswa yang menginginkan adanya penurunan harga BBM dalam aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 lalu.
Pemerintah, kata dia, seharusnya berpihak terhadap kepentingan rakyat bukan berpihak kepada kepentingan korporasi perusahaan minyak dan gas bumi (migas).
Fahmy menilai banyak strategi yang bisa digunakan untuk meringankan beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik.
BACA JUGA: Puan Merespons Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM, Pakai Kata Cermat
Dia mencontohkan salah satunya merelokasi dana windfall dari peningkatan harga batu bara dan dana kenaikan PPN uang diberlakukan per 1 April 2022.
"Kalau masih kurang, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat," tambahnya.
Fahmy pun memohon agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menaikkan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik sepanjang 2022.
Selain itu ia juga meminta presiden untuk menertibkan menteri-menteri supaya tidak membuat pernyataan di publik terkait wacana kenaikan harga komoditas strategis, termasuk BBM, LPG, dan tarif listrik.
"Kegaduhan yang timbul dari rencana penaikan harga komoditas tersebut bisa memicu kepanikan berbelanja dan kelangkaan produk di pasaran, serta berdampak serius terhadap kondisi sosial-ekonomi rakyat," tegas Fahmy. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul