jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat terobosan dengan mengeluarkan 17 inovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan Ditjen Bina Keuda Kemendagri dalam acara Integrated Technology Event (ITE) 2022 pada 5-7 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tegaskan Pentingnya Manajemen PPNS oleh Satpol PP
Keterlibatan ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien demi mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi terselenggaranya ITE 2022.
BACA JUGA: Ditjen Keuda Kemendagri Bahas Lelang Dini dan Percepatan Realisasi APBD
Menurut dia, kegiatan tersebut penting untuk membangun kolaborasi semua pihak.
"Event ini penting dilaksanakan untuk mewujudkan sinergi melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, praktisi teknologi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat," ucap Fatoni dalam keterangannya, Sabtu (8/10).
BACA JUGA: Terima Audensi Gubernur Se-Sulawesi, Agus Fatoni: Bahas Keuangan Daerah & Pembangunan Regional
Fatoni menyebutkan pihaknya secara konsisten berkomitmen mengembangkan, memperbaiki, menciptakan inovasi pelayanan, manajemen organisasi, serta tata kelola keuangan daerah.
Dia lalu memgungkapkan berbagai inovasi yang telah dilakukan Ditjen Bina Keuda.
“Pertanggungjawaban anggaran. Adapun inovasi pelayanan digital yang telah dikembangkan meliputi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD pengelolaan keuangan daerah, e-BUMD, e-BLUD, e-BMD, SIMANDA,” kata dia.
Lalu ada SISPENSI PDRB yang meliputi evaluasi ranperda pajak dan retribusi daerah, e-konsultasi, e-pengaduan, e-sertifikat, e-office, dan program unggulan yang setiap minggu dilaksanakan, yaitu Webinar Keuda Update.
Inovasi berikutnya adalah reformasi di bidang pelayanan.
Contohnya, menerapkan kebijakan konsultasi tatap muka soal pengelolaan keuangan daerah.
Kemudian, pembahasan setiap kebijakan dan rekomendasi dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan unit kerja lainnya, seperti Biro Hukum, Inspektorat, staf khusus, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, dan unit kerja lainnya.
Guna memberikan pelayanan optimal, Ditjen Bina Keuda juga membuka help desk yang bisa dihubungi setiap waktu.
Pemerintah daerah dapat berkonsultasi secara online, virtual, maupun datang langsung ke kantor ketika dibutuhkan.
"Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, cakap dan peningkatan kualitas pelayanan secara cepat, tepat sangat penting guna terwujudnya akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien," tutur Fatoni. (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi