Anggota Komisi V DPR RI, Malkan Amin mengaku sangat prihatin dengan tidak selesainya pembebasalan lahan tersebut
BACA JUGA: Lagi, 4 Imigran Afghanistan Ditangkap
Meskipun Malkan mengaku berhasil meyakinan Panggar DPR RI untuk memperpanjang kontrak proyek multiyear tersebut hingga tahun 2010 mendatatang."Saya memang sudah berhasil memperpanjang kontrak multiyearsnya hingga 2010
Pembebasan lahan, lanjut Malkan, adalah tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah yang dilalui pelebaran jalan tersebut
BACA JUGA: Lowongan 605 CPNS di Merauke
Mulai dari Maros, Pangkep, dan BarruDengan perpanjangan kontrak multiyears tersebut, lanjut politisi Partai Golkar ini, maka pembebasan lahan paling lambat sudah harus tuntas pada triwulan pertama 2010
BACA JUGA: Hotel Sagita Balikpapan Diisukan Dibom
Dengan begitu, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan konstruksinya."Tapi kalau lewat dari itu, pekerjaan konstruksi tidak akan tuntas, sehingga sisa jalan yang belum selesai dibangun akan terbengkalai," kata Malkan mengingatkan.
Hal tersebut, kata dia, menjadi peringatan sekaligus harus menjadi perhatian pemerintahJangan sampai, kata dia, karena kelalaian pemerintah dalam membebaskan lahan, menjadikan kesempatan publik menikmati infrastruktur jalan yang memadai menjadi hilang.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Ir Nurdin Samaila M.Sc mengakui, memang ada kendala pembebasan lahan yang ditemui di lapanganAkibatnya, pekerjaan konstruksi baru bisa dilakukan di daerah yang lahannya sudah bebas.
"Karena itu, kalau masyarakat sudah bisa merasakan jalan yang baik dengan konstruksi rigid pavement (jalan beton, red) yang baik itu karena lahannya sudah bebasSebaliknya, yang masih rusak parah, itu karena lahannya masih bermasalah," ungkap Nurdin.
Selain kendala pembebasan lahan, pekerjaan lintas barat Trans Sulawesi juga terkendala masalah sosialNurdin mengakui, ada kontraktor yang mengerjakan paket pelebaran dan perbaikan dari Parepare ke perbatasan Sulbar terus-terusan dikerjaiSetiap hari, selalu saja menderita kehilangan alat atau kerusakanAkibatnya, juga memperlambat pekerjaan.
"Kami sudah menyewa pengamanan, termasuk dari aparat, tetapi tetap saja ada masalah di lapangan," ujar Raymond Arfandy, kontraktor yang mengerjakan paket tersebut.
Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sulsel, Ir Shafwan HR, MEng menambahkan, dari tiga kabupaten yang dilalui pelebaran jalan Makassar-Parepare, Kabupaten Maros yang terendah presentase capaian pembebasan lahannyaAkibatnya, realisasi pembangunan konstruksi jalannya juga paling rendah.
"Progres pekerjaannya juga paling lambatDikhawatirkan, jika tak mendapat perhatian akan bermasalah," kata Shafwan.
Kabupaten Maros, kata dia, masih menyisakan 43, 11 persen lahan yang belum dibebaskanSementara, Pangkep sisa 38,50 persenBarru sisa 28,53 persen yang belum bebas.
"Kalau itu semua belum tuntas, pekerjaan konstruksi akan terus-terusan terhambat dan ujung-ujungnya bisa terbengkalai," urainya(har/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalan Raya Ditanami Pohon Pisang
Redaktur : Tim Redaksi