JAKARTA – Jumlah transaksi pembayaran kontrak-kontrak pengadan barang dan jasa antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan para penyedia barang dan jasa melalui bank badan usaha milik negara (BUMN) terus mengalami peningkatanWakil Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Hardiono mengatakan, sejak April 2009 hingga saat ini, tercatat sebesar USD 4,69 miliar atau sekitar Rp 45 triliun
BACA JUGA: Presiden Diminta Segera Serahkan Nama Calon Gubernur BI
Sedangkan, hingga kuartal pertama 2010 sebesar USD 763 juta dari total belanja yang mencapai USD 2,6 miliarBACA JUGA: BUMN Didorong Investasi Jembatan Selat Sunda
Hardiono mengakui, angka transaksi itu masih di bawah target
Di samping itu, sektor hulu Migas juga menempatkan dana abandonment dan site reastoration sebesar USD 141,45 juta di ketiga bank itu
BACA JUGA: Harga BBM Non Subsidi Turun
Dana abandoment dan site arestoration adalah sejumlah dana yang harus dicadangkan KKKS untuk membongkar fasilitas operasi perminyakan pada saat akan meninggalkan area wilayah kerja yang akan ditutup.Hardiono berharap, dana-dana di ketiga bank BUMN itu dapat segera dikucurkan untuk mendorong pengusaha dalam negeri yang bergerak di sektor hulu Migas tanpa mengalami proses berbelit-belit“Harus ada upaya terobosan untuk percepatan proses dan kemudahan persyaratan,” ujarnya.
Seperti diketahui, BP Migas mewajibkan KKKS dan vendor membuat rekening di bank BUMN sebagai bank garansi sebelum eksekusi proyek pengadaan barang dan jasa hulu migas direalisasikanData dan informasi transaksi itu merupakan syarat untuk direalisasikannya pembayaran cost recovery atas kegiatan pengadaan tersebut.Data BP Migas menyebutkan, Bank Mandiri telah menjadi bank garansi untuk transaksi dengan total nilai sebesar USD 3,16 miliar, BNI sebesar USD 565,27 juta, dan BRI sebesar USD 522,35 jutaSedangkan, transaksi via Bank Syariah Mandiri dan konsorsium Mandiri dan BNI masing-masing mencapai USD 291,31 juta dan USD 84,62 juta.
Sementara itu, Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas, W.S Wirjawan mengatakan terkait dengan rencana masuknya Pertamina ke Blok Mahakam, dia menjamin kepemilikan PT Total Indonesie dan Inpex di Blok Mahakam tidak akan mengalami perubahan hingga berakhirnya kontrak pada 2017“Untuk perpanjangan kontrak pembelian (liquid natural gas/LNG) Bontang, mereka (western buyer) menunggu komitmen kita untuk mendukung beroperasinya Total dan Inpex sampai 2017 dan kita sudah kasih komitmen itu,” kata Wirjawan.
PT Pertamina (Persero) berencana masuk ke Blok Mahakam sebelum 2017Padahal sebelumnya direncanakan akan masuk ke Blok Mahakam paling cepat semester I/2010Untuk tahap awal, Pertamina mengincar 15-25 persen di blok yang dikelola oleh Total E & P Indonesie ituBaru setelah 2017, Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi operator di blok itu.Total E&P telah sendiri memiliki kontrak kerja Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967Kontrak akan berakhir pada 2017Blok Mahakam mampu memproduksi 1,056 miliar barel minyak dan kondensat 12,7 triliun kaki kubik(lum/aj/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mestinya Pemerintah Memediasi PLN-Gubernur
Redaktur : Auri Jaya