jpnn.com, SURABAYA - Wacana penerapan nopol ganjil genap untuk kendaraan di Jawa Timur mendapat respons dari berbagai kalangan.
Salah satunya penyedia jasa angkutan online. Mereka keberatan dengan kebijakan tersebut. Alasannya, ruang untuk mencari nafkah menjadi sempit.
BACA JUGA: Sistem Ganjil - Genap Resmi Berlaku di Gerbang Tol Tambun
Selama ini penyedia jasa angkutan online beroperasi penuh dalam sepekan. Bahkan, banyak pengemudi angkutan online yang berusaha mengejar target saat akhir pekan.
Mereka ingin mendapatkan insentif dari pengelola aplikasi. ''Kalau ganjil genap diterapkan, ruang gerak kami terbatas,'' kata Heru Imam Furi, salah seorang pengemudi angkutan online di Surabaya.
BACA JUGA: Polisi Gadungan Bawa Kabur Mobil Taksi Online
Mereka tidak bisa mencari penumpang selama seminggu. Bisa jadi hanya 3-4 kali dalam seminggu.
Pendapatan akan berkurang. Selain itu, pengemudi sulit memenuhi target yang ditetapkan pengelola aplikasi.
BACA JUGA: Jalur Pantura di Kabupaten Bekasi Dijamin gak Macet
''Hambatan kami di lapangan semakin banyak,'' tuturnya.
Pengemudi angkutan online selama ini mengeluhkan jumlah armada yang semakin menjamur.
Persaingan sesama pengemudi angkutan online pun sangat ketat. Pendapatan mereka juga tidak sebesar dulu. Kebijakan ganjil genap akan semakin menyulitkan mereka.
Kebijakan ganjil genap memang hanya untuk angkutan umum. Namun, perbedaan angkutan umum dan pribadi belum jelas.
Saat ini terbilang sulit membedakan kendaraan pribadi dan angkutan online.
''Mereka baru tahu setelah menghentikan kendaraan dan menilang kami,'' ucap Doni Nirwantoro, pengemudi angkutan online lainnya.
Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo memastikan bahwa pemprov tidak akan membuat policy (kebijakan) perihal itu.
"Namun, FGD (forum group discussion) tentang wacana ini penting. Sehingga bisa diketahui plus minusnya," katanya.
Karena itulah, kata Soekarwo, pihaknya meminta Dishub Jatim untuk menjajaki wacana tersebut serta menggali masukan dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam penataan lalu lintas.
Selain itu, perlu ada survei untuk mencari solusi mengatasi kemacetan oleh kepolisian dan dishub (baik pemprov maupun pemkot/pemkab).
"Jadi, sekali ini. Ini sumbangan pemikiran. Bukan pikiran sumbang," katanya.
Pakar transportasi asal ITS Haryo Sulistyarso mengatakan, banyak aspek yang menjadi penyebab kemacetan di suatu daerah.
Antara lain, infrastruktur terbatas, penataan rekayasa lalu lintas yang kurang tepat, dan sarana transportasi um um yang belum memadai. Permasalahan itu seharusnya ditangani lebih dulu.
Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan ganjil genap. Positifnya, masyarakat beralih ke angkutan umum.
Penggunaan angkutan pribadi berkurang. Negatifnya, masyarakat berusaha membeli kendaraan baru.
Yang punya dua kendaraan pun akan berusaha mencari nomor baru. ''Paling tidak ada nomor ganjil dan genap agar tetap bisa menggunakan angkutan pribadi,'' jelasnya.
Dia juga memahami keluhan pengemudi angkutan online. Saat ini perbedaan angkutan online dan pribadi tidak jelas.
Polisi akan sulit menindak mereka. Secara aturan, pengemudi angkutan online tidak terikat kebijakan itu.
''Tapi, polisi sulit membedakan. Angkutan online tetap menjadi sasaran kebijakan itu,'' ungkap Haryo.
Idealnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara mendalam. Selain itu, pemerintah menyiapkan beragam solusi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (riq/ris/c15/c6/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waktu Penerapan Sistem Ganjil Genap Diperpanjang
Redaktur & Reporter : Natalia