jpnn.com, JAKARTA - Berdasarkan survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak pandemi menyatakan puas terhadap bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos).
Total hampir sebanyak 72 persen responden menyatakan kepuasan terhadap bansos sembako. Rinciannya, sebanyak 61,68 persen responden menyatakan puas dengan bansos sembako, dan 10,28 persen menyatakan sangat puas.
BACA JUGA: Masyarakat Terbantu BST, Menteri Juliari dan Kemensos Moncer di Survei
Untuk bansos tunai (BST), sebanyak 93,53 persen responden menyatakan BST merupakan jenis bansos yang cocok/sesuai selama pandemi. Kemudian sebanyak 97,92 persen responden menyatakan target distribusi BST sudah tepat.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengapresiasi hasil survei Puslitbang Kesos. Menurut dia, temuan yang terjaring dari survei ini sejalan dengan berbagai survei yang sudah dipublikasikan sebelumnya.
BACA JUGA: Tingkatkan Realisasi Anggaran, Kemensos Matangkan Beberapa Opsi Penyaluran Bansos
Ia menilai, pada dasarnya, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam penanganan dampak Covid-19, trennya meningkat.
“Saya mengapresiasi survei ini. Karena riset sejatinya penting sebagai dasar penyusunan kebijakan. Secara umum, dari berbagai survei yang saya amati, memang kinerja Kemensos trendnya terus meningkat. Ini sejalan dengan berbagai survei sebelumnya,” kata Mensos Juliari usai menjadi pembicara kunci “Seminar Eksekutif Hasil Riset bansos Covid-19” di Jakarta, Kamis (23/7).
BACA JUGA: Ditjen Rehsos Kemensos Capai 49,13 Persen Realisasi Anggaran
Ia mengingatkan, tidak ada negara yang siap dalam menghadapi pandemi Covid-19. Cepatnya dampak krisis tidak bisa tetap harus disikapi dengan langkah-langkah yang sejalan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga terkesan ada beberapa aspek yang kurang optimal.
“Semua pemerintah di dunia tidak ada yang siap dengan pandemi. Bila dicari-cari, akan selalu ada celah dalam penyaluran bansos. Tidak akan pernah ada sempurnya. Maka kalau dipilih antara cepat dan tepat, saya memilih cepat. Sebab kalau tepat dulu, maka keburu Covid selesai, bantuan baru turun,” ujarnya.
Namun demikian, Mensos memastikan dalam pengelolaan anggaran dalam penanganan Covid-19, dilakukan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.
“Kami membuka diri dengan keterlibatan instansi pengawas seperti BPK DAN BPKP. Kami juga melibatkan LKPP dalam pengadaan barang,” katanya.
Riset bansos sembako dan BST ini dilakukan oleh Badrun Susanto yang meneliti bansos sembako, dan Hari Harianto Setiawan yang meneliti BST.
Di antara temuan penelitian, sebanyak 97,92 persen responden menyatakan bahwa mereka layak menerima BST. Sebanyak 86,49 persen responden penerima BST menyatakan belum pernah menerima bantuan sosial lain.
Kemudian 97,92 persen merasa layak menerima BST, dan 63,16 persen rela berbagi bantuan dengan mereka yang tidak menerima.
Hadir sebagai pembahas adalah peneliti Alvara Institut Hasanuddin Ali, peneliti Universitas Indonesia DR Ida Ruwaida, penelitian LIPI Rusli Cahaya, dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti.
Secara umum, narasumber menyoroti beberapa bagian termasuk soal metodologi. Adapun Ray Rangkuti menekankan pentingnya semua pihak mewaspadai adanya politisasi bansos di daerah.
"Kalau sudah seperti itu, tujuan dari bansos yang semula untuk penanganan dampak Covid, malah bisa bergeser," pungkasnya. (ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi