Trump Tak Mampu Menepati Janji, Rusia Mulai Usir Diplomat AS

Jumat, 04 Agustus 2017 – 10:33 WIB
Presiden Amerika Donald Trump. Foto: AFP

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang berisi sanksi terhadap tiga negara. Ketiga negara itu yakni, Iran, Korea Utara (Korut), dan Rusia.

Namun, yang banyak mendapat sorotan adalah paket hukuman bagi Rusia, negara yang sering disebut Trump sebagai teman baik AS. Mulai Rabu (2/8), RUU itu resmi menjadi undang-undang (UU). Sekali lagi, kongres unggul atas sang presiden.

BACA JUGA: Legislatif Lebih Suka Program Obama, Donald Trump Frustasi

”(Penandatanganan) Itu mengakhiri harapan kami untuk bisa memperbaiki hubungan dengan pemerintah AS,” kata Perdana Menteri (PM) Rusia Dmitry Medvedev saat menanggapi legislasi baru yang diteken Trump dengan setengah hati tersebut.

Di hadapan media, dia menyatakan bahwa UU berisi sanksi untuk Rusia itu hanya akan membuat hubungan AS dan Rusia semakin buruk. Terutama di bidang ekonomi.

BACA JUGA: Rudal Amerika Serikat Ditinju, Benderanya Hancur

”Itu setara dengan deklarasi perang ekonomi dengan Rusia,” ucap Medvedev.

Dia lantas menyebutkan bahwa penandatanganan legislasi anyar tersebut menjadi bukti kelemahan Trump. Itu sekaligus menjadi bukti bahwa penguasa Gedung Putih tersebut tidak berdaya di hadapan kongres. Janji Trump untuk memperbaiki hubungan dua negara dan menjadikannya harmonis diyakini Medvedev tidak akan pernah terwujud.

BACA JUGA: AS Ingin Belajar Penanggulangan Terorisme dari Indonesia

Kremlin yang sudah mengantisipasi lahirnya UU yang disebut sebagai Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act itu pun mewujudkan ancamannya. Yakni, mengusir 60 persen diplomat AS di Rusia.

Pada 1 September, yang tersisa hanya boleh 455 di antara 1.210 diplomat AS di Negeri Beruang Merah tersebut. Rencananya, menteri luar negeri dua negara akan bertemu akhir pekan ini.

Trump dikabarkan membubuhkan tanda tangannya dalam ruangan tertutup. Berkas yang dibahas sejak awal tahun lalu dan lolos pembahasan kongres pada Jumat (28/7) itu sempat dia abaikan berhari-hari.

Staf Gedung Putih yang menyaksikan penandatanganan tersebut menuturkan bahwa raut muka sang presiden jelas menunjukkan kekecewaan.

”Saya menandatangani RUU ini hanya demi kepentingan nasional. (RUU) Ini mewakili keinginan rakyat AS agar Rusia lah yang berperan lebih aktif dalam memperbaiki hubungan dua negara,” ungkap suami Melania tersebut. Sebagai presiden, Trump sebenarnya berhak memveto RUU itu.

Tetapi, jika Trump menggunakan hak vetonya, kongres jelas akan memilih mengabaikannya. Sebab, RUU yang juga berisi tentang sanksi untuk Iran dan Korut tersebut lolos dengan dukungan 98 suara Senat. Dengan menghindari berkonflik dengan kongres, Trump telah menyelamatkan citra pemerintahannya yang buruk di mata rakyat dan dunia.

Trump yang tidak punya pilihan jelas enggan meneken RUU tersebut. Maka, setelah menjadikan sanksi-sanksi terhadap Rusia itu sebagai UU, dia menyatakan bahwa legislasi baru tersebut mengandung banyak cacat.

”Karena tergesa-gesa, kongres mencatumkan banyak kesalahan dalam perundangan itu. Termasuk menghilangkan hak presiden untuk bernegosiasi dengan Rusia,” keluh taipan 71 tahun tersebut.

Ayah Ivanka itu lantas menjelaskan, sebagai seorang pebisnis sukses, dirinya bisa melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang jauh lebih bagus ketimbang kongres.

”Saya membangun perusahaan yang sangat besar dan bernilai miliaran dolar. Itu menjadi salah satu alasan kuat kemenangan saya. Saya punya kemampuan yang jauh lebih di atas kongres dalam membuat kesepakatan dengan pihak asing,” ucapnya.

Namun, kekesalan Trump tersebut tidak akan bisa mengubah apa pun. Dengan membubuhkan tanda-tangan, dia telah mengubah RUU tentang sanksi Rusia itu menjadi UU.

Kini tidak ada yang bisa mengutak-atik sanksi-sanksi tersebut tanpa keterlibatan kongres. Sebelumnya, sanksi-sanksi itu hanya lahir dari perintah eksekutif yang sepenuhnya menjadi wewenang sang presiden.

”Konstitusi menempatkan kongres dan presiden pada posisi yang sama dalam pemerintahan. RUU yang kini berubah menjadi UU tersebut telah membuktikan kebijakan prinsip yang tercantum dalam konstitusi itu,” kata Senator John McCain.

Politikus senior Partai Republik tersebut berharap Trump bisa menyamakan sikapnya dengan kongres terkait dengan Rusia. (AFP/Reuters/BBC/CNN/hep/c20/any)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Amerika Serikat Serukan Aksi Global Memusuhi Korut


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler