jpnn.com - JAKARTA--Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) menuding pemerintah ikut andil terhadap membengkaknya jumlah tenaga honorer bodong.
Itu tergambar saat honorer-honorer yang bekerja di tingkat kelurahan dan kecamatan dimasukkan ke dalam daftar honorer tertinggal. Padahal mereka hanya tenaga bantu yang bekerja tanpa aturan jelas.
BACA JUGA: 2 Lagi Jenazah Korban AirAsia Berhasil Diidentifikasi
"Dulu, tenaga bantu ini tidak masuk golongan honorer. Setelah ada PP tiba-tiba nama-nama mereka dimasukkan oleh oknum pemerintah sehingga menambah jumlah honorer," kata Benny Hidayat dari FPHI DKI Jakarta kepada JPNN, Senin (12/1).
Oknum pemerintah ini, lanjutnya, bekerja sama dengan para calo dengan syarat tenaga bantunya menyetorkan dana jutaan rupiah.
BACA JUGA: Gerindra Anggap RAPBNP 2015 Banyak Keanehan
"Bodong itu ada karena ulah oknum pemerintah. Jadi tolong pemerintah jangan nyalah-nyalahin honorer terus," sergahnya.
Dia pun meminta pemerintah untuk tidak memandang sebelah mata kepada honorer. Sebab, operasional di sekolah didominasi tenaga honorer.
BACA JUGA: 7 Pesawat Siap Kawal Pengiriman Kotak Hitam AirAsia
"Karena tenaga bodong itu ulah oknum pemerintah, jadi jangan semua kesalahan dibebankan ke honorer. Jangan juga membuat kebijakan yang membuat honorer tersingkir," tandas Benny. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KKP Tangkap Tiga Kapal Pelaku Transhipment
Redaktur : Tim Redaksi