Tugas Sejarah PDIP dan Ikhtiar Kader Bekerja dengan Ideologi

Senin, 09 Juli 2018 – 17:23 WIB
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Foto: dokumen JPNN.con

jpnn.com, JAKARTA - Sejarawan Bonnie Triyana menilai PDI Perjuangan menjadi partai yang paling terbebani tugas sejarah, terutama cita-cita Proklamator RI Bung Karno. Menurutnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu harus bisa melaksanakan tugas sejarah.

Bonie mengatakan, tidak ada partai yang seperti PDIP terutama soal tugas sejarah dari Bung Karno. “Di mana-mana, di situ ada PDIP maka ada gambar Bung Karno,” ujar Bonnie dalam workshop bertema Kaderisasi PDI Perjuangan Memenangkan Hati Rakyat di Jakarta, Senin (9/7).

BACA JUGA: Jokowi dan Mega Sepakati Cawapres, Tunggu Saja Pengumumannya

Karena itu Bonie mendorong PDIP tak sekadar mengumbar slogan sebagai partai ideologis. Pemimpin redaksi Majalah Historia itu menegaskan, kader-kader PDIP harus bisa melaksanakan tugas ideologi dan menuntaskan beban sejarah itu. “Tantangannya di situ,” katanya.

Sedangkan kader PDIP yang juga Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, sebenarnya menjalankan tugas sebagai kepala daerah dengan tetap berpegang pada ideologi bukanlah hal sulit. Hasto mengaku sudah menerapkannya di daerahnya sendiri.

BACA JUGA: Jurus Pak Sabam Gembleng Kader Banteng agar Tetap Semangat

Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Kulonbprogo di bawah kepemimpinan Hasto menolak segala jenis iklan rokok. Bahkan, salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogtakarya itu membuat peraturan daerah untuk melarang rokok di lingkungan pendidikan.

Padahal, industri rokok menyumbang pemasukan besar bagi pemda. Ternyata ikhtiar Hasto didukung oleh kolega-koleganya yang perokok.

BACA JUGA: Prabowo Perintahkan Sandi Dekati PDIP demi Pilpres 2019

“Jadi yang sakit mulutnya saja (karena merokok, red), tapi hatinya (secara ideologi, red) tidak,” katanya.

Hasto juga menjelaskan ikhtiarnya menepis tudingan bahwa PDIP hanya diisi orang-orang abangan. Kepala daerah berlatar belakang dokter kandungan itu lantas membuat kebijakan yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) di Kulonprogo membayar zakat.

Selain itu, Hasto juga menggelar program bedah rumah tanpa APBD. Biaya setiap rumah yang dibedah adalah Rp 10 juta.

Hasto turun langsung untuk menggerakkan masyarakat agar bergotong royong dalam bedah rumah. Dalam periode pertama kepemimpinan Hasto di Kulonprpgo ada 1.500 unit rumah yang dibedah.

“Pertama untuk gotong royong, kedua perbuatan akhlak,” katanya.

Hasto juga menerapkan kebijakan ketat soal minuman keras. “PDI Perjuangan sering diserang (dengan tuduhan) tidak bisa membina akhlak, ya saya buktikan,” katanya.

Menurutnya, kepala daerah tidak cukup hanya menjadi pemimpin yang baik, tapi juga harus bisa melakukan perbaikan. Upaya Hasto pun apresiasi mayoritas warganya.

“Ada 83 persen pilih saya (untuk periode kedua, red),” tuturnya.(ara/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Bu Mega Sebut Pak JK Tahu Arah Angin Bertiup


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler