Tujuh Parpol Minta Pilpres dan Pileg Digelar Terpisah

Rabu, 29 Januari 2020 – 15:40 WIB
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso usai pertemuan di Kemendagri, Rabu (29/1). Foto: Aristo Setiawan/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Tujuh petinggi partai politik yang tidak lolos ke parlemen bertandang ke kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1). Ketujuh sekjen itu berasal dari Berkarya, PSI, Perindo, PBB, PKPI, Hanura, dan Garuda.

Ketujuh Sekjen Parpol itu menggelar pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian.

BACA JUGA: Kemesraan PDIP-Gerindra Bersemi Kembali, Pilpres 2024 Usung Sandi?

Usai pertemuan, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan mereka membahas pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang digelar pada waktu bersamaan.

Priyo mengatakan, para petinggi partai sepakat agar Pileg dan Pilpres tidak digelar dalam waktu yang sama. Hal itu disampaikan dalam pertemuan. Menteri Tito, kata Priyo, menyambut gagasan itu.

BACA JUGA: PDIP Usulkan Pileg dan Pilpres Digelar Terpisah

"Kami tadi rata-rata kami bertujuh mengusulkan agar pemilihan serentak untuk Pilpres dan Pileg untuk ke depan ditiadakan, alias dipisah. Jadi, pemilihan presiden di hari tertentu, pemilihan legislatif di hari tertentu lainnya," kata Priyo usai pertemuan.

Priyo beralasan, pelaksanaan Pilpres dan Pileg secara bersamaan tidak banyak memberikan manfaat bagi perpolitikan nasional. Bahkan, pelaksanaan hajatan politik secara serempak berakibat pada banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.

BACA JUGA: Penipuan Rumah Subsidi Murah, Ternyata Sudah Dua Tahun Tak Ada Proyek

"Begitu diserempakan kemarin, yang terjadi adalah sengkarut yang luar biasa," kata dia.

Selain membahas Pileg dan Pilpres serentak, pertemuan turut membahas tingginya ambang batas presiden. Menurut Priyo, tujuh petinggi partai yang hadir di pertemuan sepakat untuk menurunkan ambang presiden.

Menurut Priyo, ambang batas presiden yang tinggi berimbas ke kehidupan sosial. Sebab, ambang batas tinggi hanya menghadirkan dua kandidat presiden. Hal itulah yang memunculkan pembelahan di masyarakat.

"Jadi, yang kemarin berakibat dan semua tahu, terjadi pembelahan perpolitikan yang sampai sekarang cost sosialnya masih juga dibayar cukup mahal," ujarnya.

Sebagai informasi, tujuh petinggi partai yang hadir bertemu Mendagri yakni Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika, Wasekjen PSI Satia Chandra Wiguna, Sekjen PBB Afriansyah Noor, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, dan Sekjen Garuda Abdullah Mansyuri. (mg10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler