jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai menolak menandatangani APBD-P 2016. Pasalnya, ditemukan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Menurut Tumai, hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan ada sejumlah anggaran yang dianggapnya ganjil. Ia menyebut anggaran tersebut siluman. Sebab, sebelumnya tidak pernah muncul dalam rapat pembahasan anggaran.
BACA JUGA: Desi Jatuh dari Lantai 9 Apartemen Kalibata City
"Kami belum bisa mengetok anggaran tersebut karena banyak pembengkakan anggaran yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Ini bahaya dan merugikan negara,” kata politikus PDI Perjuangan melalui rilis diterima, Kamis (17/11).
Dia menjelaskan, anggaran-anggaran tersebut jumlahnya sangat besar mencapai puluhan miliar rupiah.Seperti misalnya, pembelian excavator yang awalnya Rp 5,2 miliar membengkak menjadi Rp 24,6 miliar.
BACA JUGA: Koarmabar Gelar Lomba Band Tingkat SMA/SMK
Biaya pengadaan tanah, yang tidak pernah dianggarkan tiba-tiba muncul sebesar Rp1,7 miliar. Begitu juga dengan biaya modal jalan irigasi Rp 27,3 miliar yang tadinya tidak dibahas dan dianggarkan.
DPRD juga menemukan adanya pembengkakan anggaran pembelian tanah untuk bangunan jalan dari Rp49,6 miliar menjadi Rp 86,5 miliar.
BACA JUGA: Anies Klaim Punya Jurus Mengelola Sampah Lebih Oke Ketimbang Ahok
"Setelah dipelajari secara mendalam, banyak sekali anggaran yang tiba-tiba muncul tanpa ada pembahasan sebelumnya," tegas Tumai.
Atas dasar itu, Ketua DPRD Kota Bekasi tidak bisa serta merta menyetujui hasil evaluasi Gubernur. Terlebih ada 2 Fraksi yaitu PDI Perjuangan dan PPP yang menyatakan perlu ada pembahasan parsial atas item-item anggaran siluman tersebut.
"Saya tidak menolak APBD-P, tapi kiranya perlu ada evaluasi yang mendalam. Saya tidak mau ini bermasalah secara hukum," tegasnya.
Tumai menyesalkan adanya isu yang berkembang bahwa dirinya sengaja menghambat pembahasan APBD karena ada motif lain.
"Kami justru ingin mengingatkan Pa Walikota Bekasi bahwa ada hal yang salah. Sebab sejatinya APBD itu harus ditujukkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak," kata Tumai.
Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi Anim Aminuddin menambahkan, perlu ada skala prioritas dalam penggunaan APBD.
"Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu untuk dilakukan evaluasi kembali oleh Gubernur Jawa Barat, sekaligus diselaraskan dengan hasil finalisasi APBD-P 2016," tegas Anim.
Seperti diketahui, Rapat Badan Anggaran dengan pemerintah akhirnya tetap memaksakan APBD-P disetujui tanpa ada pembahasan lebih lanjut.
Fraksi PDI Perjuangan dan PPP menyatakan menolak dan walk out dari ruang rapat. Sementara 3 pimpinan DPRD menandatangani APBD-P 2016, tanpa ada tandatangan Ketua DPRD.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 160 Sopir Mogok Kerja, Transjakarta Lakukan Antisipasi
Redaktur : Tim Redaksi