jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, Muradi menilai, masalah besar yang bakal menjadi ancaman pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang adalah soal netralitas institusi keamananan.
Menurutnya, meski berulangkali pimpinan TNI, Polri, maupun BIN menegaskan bahwa ketiga institusi tersebut netral, namun dalam praktiknya ketiga institusi tersebut tidak dalam posisi yang benar-benar netral.
BACA JUGA: Mantan Mentan Anggap Hatta Gagal Tangani Pangan dan Pertanian
Ia menegaskan, manuver oknum dari tiga institusi keamanan tersebut di lapangan ditemukan berbagai indikasi ketidaknetralan, yang berujung pada tercorengnya penyelenggara pilpres.
"Pengkondisian dan pengarahan dukungan untuk salah satu calon secara masif telah mencederai hakikat pelaksanaan pemilu itu sendiri,” kata Muradi, Minggu (6/7).
BACA JUGA: Ajak Publik Terus Awasi Komitmen TNI Netral di Pilpres
Menurut Muradi, langkah ini mengancam dua hal substansi. Yakni, hasil pemilu tidak akan legitimate dan mengikat seluruh komponen bangsa.
"Sehingga potensi terjadinya penolakan atas hasil pemilu akan mengarah konflik yang merugikan seluruh komponen bangsa," paparnya.
BACA JUGA: KSAD: Quick Count Pengaruhi Situasi Keamanan
Kemudian, tercederainya esensi institusi keamanan yang profesional, sehingga ketiganya besar kemungkinan akan kembali di bawah kontrol rezim sang berkuasa untuk kepentingan penguasa.
"Terkait dengan hal tersebut institusi keamanan harus secara efektif memastikan bahwa personel dan anggotanya tetap berlaku netral dan menjaga jarak dari praktik politik saat ini," paparnya.
Menurut Muradi, ada tiga hal yang mesti dilakukan oleh petinggi tiga aktor keamanan tersebut. Pertama, mengefektikan pengawasan internal dengan mengedepankan hukuman maksimal bagi oknum anggota dan personel yang tertangkap tangan dan terindikasi tidak netral.
"Hukuman tersebut bisa dengan kurungan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan tergantung besaran keterlibatan dalam dukung mendukung," katanya.
Kedua, masing-masing internal institusi keamanan disarankan untuk membentuk semacam satgas khusus untuk memantau tugas dan keterlibatan oknum personel.
Ketiga, mengintegrasikan pengawasan internal tersebut dengan Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya untuk menyerap informasi yang lebih integratif agar dalam pemprosesan setiap kasus yg melibatkan oknum personel dapat segera ditindaklanjuti.
"Namun demikian, yang paling penting dan terpenting adalah posisi dari pimpinan masing-masing institusi keamanan untuk tetap berkomitmen netral dan menjaga jarak," paparnya.
Sebab, lanjut dia, menjadi tidak berarti apapun yang dilakukan oleh TNI, Polri maupun BIN apabila komitmen pimpinannya tidak jelas dan tegas.
"Harus digarisbawahi bahwa institusi keamanan jangan menjadi penghalang bagi proses perubahan politik yang tengah berlangsung," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berpeluang Besar Menang, Jokowi-JK Harus Tutup Potensi Kecurangan
Redaktur : Tim Redaksi