jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan jajarannya tidak akan terburu-buru mengeksekusi vonis pengadilan terhadap Baiq Nuril yang didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung juga akan melihat suara-suara masyarakat tentang perkara yang menjerat Baiq.
"Kami tidak akan serta-merta, tidak buru-buru (mengeksekusi). Kami lihat bagaimana nanti yang terbaik. Kami kan memperhatikan aspirasi masyarakat juga seperti apa," ucap Prasetyo di Istana Bogor, Senin (8/7).
BACA JUGA: Jokowi Minta Menterinya Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen
BACA JUGA; MA Tolak Upaya Baiq Nuril Ajukan PK, Ini Pertimbangannya
Sebelumnya MA menolak upaya Baiq mengajukan peninjauan kasasi (PK) atas vonis di tingkat kasasi. Putusan PK itu menguatkan vonis MA yang menghukum mantan guru honorer SMAN 7 Maratam itu dengan enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.
BACA JUGA: Komnas Perempuan Nilai MA Tidak Jeli Memutus PK yang Diajukan Baiq Nuril
Prasetyo menambahkan, pihaknya masih akan melihat kebijakan Presiden Joko Widodo yang sejak awal menaruh perhatian terhadap proses hukum Nuril. Terlebih, sebelumnya Baiq telah mengajukan permohonan amnesti kepada presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.
"Nanti Pak Presiden juga akan memberikan kebijakan seperti apa, karena beliau juga punya kewenangan untuk itu, tetapi secara hukum proses hukumnya sudah selesai. Kami sebagai eksekutor tentu menunggu dan tidak akan buru-buru," tuturnya.
BACA JUGA: Komnas Perempuan Minta Presiden Berikan Amnesti ke Baiq Nuril
BACA JUGA: Respons Jokowi soal Baiq Nuril setelah MA Tolak Permohonan PK
Meski demikian Prasetyo memastikan Nuril tidak mungkin mendapatkan grasi. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu menegaskan, syarat terpidana mengajukan grasi adalah yang dijatuhi hukuman minimal 2 tahun penjara.
Terkait peluang Nuril mengajukan amnesti kepada presiden, Prasetyo mempersilakan saja. "Silahkan itu hak dia sebagai warga negara. Nanti Pak Presiden memutuskan," tandas Prasetyo.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Perizinan, Jokowi: Sudah Puluhan Kali Saya Sampaikan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam