JAKARTA - Kebijakan pemerintah pusat tentang tunjangan khusus bagi guru di wilayah perbatasan, ternyata juga justru menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pengajar yang tak menerimanyaDi Nunukan, tunjangan itu malah memunculkan gejolak di daerah
BACA JUGA: Ajang Pembuktian Kecerdasan anak-anak Indonesia
"Di daerah, guru-guru pada demo semua
BACA JUGA: 3 Karya Siswa SMK Diusulkan Kantongi Hak Paten
Seperti apa mekanismenya, dan siapa saja yang pantas dapat," ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan (Kaltim), Damus Singa yang memimpin rombongan DPRD untuk bertemu pejabat di Kemendikbud, Selasa (22/11).Dengan difasilitasi anggota Komisi X DPR, rombongan dari Kaltim itu disambut tiga staf di Kemendikbud
BACA JUGA: HKI Buka Klinik Hak Cipta di LKS SMK
Sementara untuk guru SMA/SMK, hampir tidak ada yang mendapatkan tunjanganBahkan dari 424 orang guru SMA/SMK, hanya 2 orang yang diakomodir."Ini kan sama saja menimbulkan kecemburuan sosial," timpalnya.
Anggota DPRD Nunukan lainnya, Nasir, mengatakan, seharusnya 424 orang itu lolos dan mendapatkan tunjangan"Kami tidak tahu, alasannya apa sehingga bisa seperti iniMakanya mau kami tanyakan juga ke Dinas Pendidikan ProvinsiSeperti apa prosedurnya," terang Nasir.
Menanggapi keluhan itu, Hetifah meminta agar persoalan tersebut bisa dikomunikasikan dengan wilayah perbatasan lainnyaDiharapkan, masalah tunjangan tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang lebih besar.
"Dan jangan lupa untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsiSilakan menyampaikan aspirasi dengan dukungan data yang akuratSaya sendiri merasa sangat tercerahkanSemoga koordinasi untuk menggiring ini bisa dilakukan secara berkelanjutan," katanya berharap(yes/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Produk Siswa Diharapkan Tembus Pasar
Redaktur : Tim Redaksi