jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kepala sekolah Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) menilai tunjangan profesi sebaiknya diberikan kepada guru-guru honorer.
Ada banyak guru honorer di daerah pinggiran dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang butuh tunjangan profesi lebih banyak.
BACA JUGA: Aa Gym: Gaji Guru Honorer Kecil, Tetapi Rezekinya Banyak
"Saya dulu mengajar di daerah terpencil jadi tahu bagaimana susahnya para guru memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa. Mereka inilah yang butuh lebih banyak perhatian pemerintah berupa tunjangan profesi," kata Kepsek SMA Springfield Dr Peter Lau kepada JPNN.com, Minggu (26/7).
Dia menilai, kebijakan Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tidak memberikan tunjangan profesi kepada guru-guru SPK adalah bertujuan agar ada pemerataan kesejahteraan tenaga pendidik.
BACA JUGA: Penjelasan Kemendikbud soal POP dan 3 Skema Pendanaannya
Mengingat masa pandemi COVID-19, guru-guru honorer sangat terdampak.
"Saya sebagai kepala sekolah dan mewakili yayasan, bisa memahami keputusan Kemendikbud ini. Guru-guru honorer yang gajinya hanya Rp 300 ribu per bulan ini harus disejahterakan, salah satunya lewat tunjangan profesi ini," tandasnya.
BACA JUGA: Mendikbud Nadiem Mengajak Anak Indonesia Kembangkan Hobinya di Masa Pandemi
Senada itu Anita Purnomosari dari IPH SCHOOLS mengungkapkan, guru-guru SPK memang tidak lagi berhak mendapatkan tunjangan profesi.
Sebab, statusnya sudah bukan guru yang mengajar kurikulum nasional melainkan asing.
"Di IPH SCHOOLS, begitu kami beralih status jadi SPK, langsung kami umumkan kepada seluruh guru bahwa tidak ada lagi tunjangan profesi yang selama ini mereka terima. Semuanya menggunakan standar kurikulum asing. Yayasan juga yang mengatur standar kesejahteraan guru-guru SPK-nya," ucapnya.
Sama seperti Peter, Anita berpendapat, pemerintah memang sebaiknya memerhatikan guru-guru honorer di sekolah pinggiran. Mereka lebih membutuhkan bantuan pemerintah dibandingkan guru-guru SPK.
Untuk diketahui Kemendikbud menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Prinsip penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus tertuang dalam Pasal 3 yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat.
“Dengan mengedepankan lima prinsip tersebut maka tunjangan profesi bagi guru bukan PNS diharapkan dapat diberikan tepat sasaran,” jelas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Evy Mulyani.
Pemberian tunjangan profesi kepada guru tidak hanya mensyaratkan kepemilikan sertifikat pendidik sesuai mata pelajaran dengan kurikulum nasional, namun juga harus memenuhi syarat lainnya.
“Sampai saat ini untuk guru bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat masih tetap mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan,” terang Evy.
Dengan pemberian tunjangan profesi, diharapkan guru bersertifikat pendidik lebih bermartabat dan lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.
"Hal ini sejalan dengan peran guru sebagai pendidik profesional yang mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad