Tuntut DBH Hutan Lindung

JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PAN, M Taslim meminta pemerintah dan DPR membuat formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari hasil tambang dan hutan, yang lebih adilSistem bagi hasil yang berlaku sekarang, kata Taslim, sangat tidak adil

BACA JUGA: Perbankan Dibujuk Ikut Lestarikan Batik

Pasalnya, dana bagi hasil tidak memperhitungkan tanggung jawab daerah yang kaya hutan dan tambang.  Pusat selalu berdalih, karena kawasan hutan lindung maka tidak ada eksploitasi sehingga tidak menghasilkan uang.

"Mestinya, wilayah-wilayah yang karena alasan sebagian besar dari luas wilayahnya ditetapkan sebagai hutan lindung, juga kebagian dana tersebut karena daerahnya secara terus-menerus berkewajiban memelihara hutan lindung dari ancaman kerusakannya," kata Taslim, di sela-sela rapat Banggar, di Wisma DPR, Koppo, Bogor, Rabu (6/10).

Dijelaskannya, memelihara hutan lindung dari segala ancaman kerusakan sebetulnya tugas nasional yang diselenggarakan oleh daerah"Dalam perspektif kesejajaran dan tugas nasional itulah daerah yang kaya akan hutan dan tambang namun dilarang untuk dieksploitasi mestinya juga kebagian dana bagi hasil secara proporsional dan berkeadilan," ujar Anggota DPR asal daerah pemilihan (dapil) Sumbar II itu.

Minimnya aliran dana bagi hasil ke daerah-daerah yang dilarang mengeksploitasi sumberdaya alamnya itu, lanjut Taslim, juga membawa konsekuensi semakin bertambahnya angka kemiskinan di daerah bersangkutan

BACA JUGA: BI Kembali Tahan BI Rate di Angka 6,5 Persen

"Jumlah penduduk terus bertambah, sementara sumber-sumber kehidupan dari hutan dan tambang dilarang untuk dimanfaatkanMuaranya, angka kemiskinan pasti bertambah melebihi angka pertambahan penduduk," terangnya.

Di Sumatera Barat misalnya, sebesar 65 persen dari keseluruhan luas wilayahnya (4.229.730 Ha) ditetapkan sebagai kawasan lingkungan hidup yang tidak boleh dijadikan kawasan pemukiman, apalagi untuk dieksploitasi.

"Bahkan salah satu kabupatennya, yakni Pesisir Selatan dengan luas wilayah 5.749,89 Km2, pemerintah menetapkan sekitar 90 persen dari luas wilayahnya itu sebagai hutan lindung

BACA JUGA: Esia-Axis Berlomba Service Jemaah Haji

"Konsekuensinya, hingga kini Pesisir Selatan menjadi kabupaten tertinggi angka kemiskinannya di Sumatera Barat," tegas Taslim, yang juga Anggota Komisi III DPR itu.

Kalau mau adil, lanjutnya, Sumatera Barat sebagai kawasan sumber air bersih yang mengalir ke Riau dan Bengkulu mestinya juga dapat kompensasi"Faktanya kan tidak, karena pemerintah lebih melihat tambang minyak di Riau lebih penting ketimbang sumber air bersih yang dimiliki Sumbar," pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tekan Harga Rumah, Developer Diminta Efisien