jpnn.com - BATAM - Puluhan unit mobil pengangkut sampah dikerahkan ke kantor Walikota dan DPRD Batam di Jalan Engku Putri, Batamcenter, Batam, Kepulauan Riau.
Para petugas kebersihan rekrutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam ini menuntut pemko untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) ke mereka.
BACA JUGA: Ogah Ditangkap, Fadly Serang Polisi Dengan Tombak
"Sampai hari ini (kemarin,red) belum ada yang dapat," kata seorang petugas, Jhon seperti dikutip dari batampos (Jawa Pos Group).
Sejak pagi petugas kebersihan se-kota Batam itu memadati bagian depan pintu Pemko Batam, sementara armada yang masih berisi sampah mengular di jalan Engku Putri dari masjid Raya Batam hingga kantor Wali Kota Batam.
BACA JUGA: Orang Tua Tulis Pesan Lalu Buang Bayi, Isinya Bikin Merinding
Sempat terjadi dialog antara kepala DKP Batam, Suleman Nababan dan para petugas tersebut. Dalam dialog tersebut Suleman meminta kepada petugas agar sabar menunggu keputusan hingga beberapa hari ke depan.
"Saya berharap sembari menunggu kita bekerja seperti biasa," ujar Nababan. Namun harapan itu sontak dijawab serentak "Nggak mau. Nggak bisa" oleh petugas yang hadir.
BACA JUGA: Telat Bayar THR, Didenda 5 Persen
Bahkan dalam pembukaan dialog saat Suleman mengatakan "petugas DKP yang saya sayangi" kata-kata itu dtimpa langsung oleh petugas. "Kalau sayang, bayar THR kami," teriak petugas.
Sekitar pukul 13.30 WIB, massa aksi yang sebelumnya bertahan di kantor walikota memutuskan mendatangi kantor DPRD Batam. Hal ini dilakukan lantaran informasi yang didapat dari perwakilan petugas yang berdialog dengan Pemko Batam bahwa surat sudah dilayangkan ke DPRD Batam.
Seorang petugas, Mariodi mengatakan telatnya pembayaran THR tersebut dapat berimbas pada pengangkutan sampah. "Selama THR tak cair, bisa jadi sampah menumpuk terus. Swasta disuruh cepat bayar THR, tapi ini pemerintah," ujarnya.
Usai berorasi di depan gedung Pemko Batam, puluhan petugas Dinas Kebersihan Kota Batam melanjutkan aksi di gedung DPRD Kota Batam. Tujuaannya sama yakni menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) yang tak kunjung cair.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Jurado Siburian mengaku sudah menganggarkan gaji ke-13 atau THR bagi petugas DKP. Meskipun sudah ketok palu dan dirampungkan di paripurna, namun pihak provinsi menolak dengan alasan rasionalisasi anggaran.
"Kita mendukung perjuangan bapak dan ibu untuk menganggarkan THR. Namun tim dari provinsi mencoret dengan landasan hukum Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menyebutkan itu," ujar Jurando dihadapan ratusan petugas DKP.
Anggota Komisi III DPRD Batam lainnya, Dandis Rajagukguk mengaku akan menyampaikan kembali masalah ini di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2016 nanti. Dandis juga mengaku akan terus memperjuangkan masalah ini.
“Sebenarnya inilah yang menjadi permasalahannya. Kenapa tahun ini tak ada THR. Namun begitu, kita akan tetap perjuangkan di RAPBD Perubahan 2016 nanti," tutur Dandis.(she/rng/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oalah! Diberi Bantuan Kapal Malah Dianggurin sampai Rusak
Redaktur : Tim Redaksi