TEGAL -- Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI Kota Tegal merasa tidak memperoleh kejelasan terkait tuntutan untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjelang lebaranKarenanya, meski masih di bulan Ramadan, rencananya pada Senin (6/9) mendatang, para guru itu akan turun ke jalan
BACA JUGA: ICW Laporkan Mendiknas ke KIP
Mereka menagih janji Wali Kota Tegal Ikmal Jaya yang pernah mengatakan akan mengabulkan tuntutan tersebut.Rencana ini dibuat setelah pada Rabu (1/9), PGRI beraudiensi dengan walikota
BACA JUGA: Target, 10 Ribu Mahasiswa Ikuti OSN-PTI 2010
Dan bagi guru sertifikasi sama sekali tidak mungkin mendapat TPP karena sudah mendapatkan tunjangan profesi."Melihat hasil audiensi itu, para guru merasa gerah lantaran wali kota pernah menjanjikan TPP akan cair
BACA JUGA: 60 Persen Anggaran Kemenkeu Ditransfer ke Daerah
Denga tuntutan adanya ketegasan pencairan TPP guru, baik yang sertifikasi atau yang non sertifikasi," katanya usai pertemuan pengurus PGRI dengan pengurus ranting, cabang, MKKS SMP, SMA, SMK, dan KKKS SD di Aula SMAN 4.Dijelaskan, dalam audiensi dengan walikota pada 12 Agustus lalu, wali kota sudah menyepakati TPP guru non sertifikasi akan cair pada bulan ramadanKemudian TPP guru non sertifikasi dari daerah yang janjinya Rp 250 ribu berubah menjadi Rp 194.500 akan segera dicairkanDan bagi guru sertifikasi menunggu ubahan anggaran
"Semua keputusan tersebut sudah disepakati pada waktu ituBahkan ada permintaan ke Dinas Pendidikan bahwa Rabu (1/9) terakhir menyerahkan data guru non sertifikasi untuk mendapatkan TPPNamun pada hari itu juga pukul 11.00 WIB PGRI diundang untuk rakor tentang TPPDan hasilnya bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan tadi," ujar Abdul Mukti.
Menurutnya, hasil cek di DPRD, dalam resume perubahan APBD pemkot, sudah disepakati anggaran TPP guru sertifikasi Rp 4,3 miliar dan Rp 4,5 miliar non sertifikasiDan rapat, Senin (12/8), pun tidak menghasilkan persetujuan anggaran itu akan dihapusNamun kenyataannya, Senin (15/8)-nya, tanpa alasan jelas dana tersebut dihapus
Mukti mengatakan, para guru sangat menyayangkan, mengapa janji seorang kepala daerah tidak satu pun yang terbukti"Perkataan seorang kepala daerah sama dengan ucapan seorang raja yang akan dipatuhi rakyatnyaTapi jika perkataan itu selalu berubah-ubah, lalu bagaimana nasib rakyatnya."
Terkait aksi turun kejalan, semua sudah dipersiapkan termasuk masalah izin ke kepolisianRencanannya jumlah massa yang akan turun sebanyak 1.500 sampai 2.000 orangRinciannya dari guru anggota PGRI sebanyak 2.435 orang ditambah guru simpatisanAksi akan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.
Apabila dalam aksi itu tidak ada tanggapan dari Pemkot, para guru mengancam hanya akan menjalankan tugas pokoknyaSementara tugas sampingan, seperti mensukseskan Tegal Cerdas 2011, peringatan haornas, halal bi halal, dan lainnya akan dikesampingkanMengenai perintah wali kota agar PGRI Kota berkoordinasi dengan PGRI Pusat, itu sudah dilakukan melalui SMS
"Jawaban Ketua Umum PB PGRI Dr Sulistiyo MPd, dia akan mencoba ke Kemendagri semoga ada jalan keluar," begitu kata Abdul MuktiDijelaskan, rencana aksi murni aspirasi dari guruSedangkan PGRI hanya memfasilitasinya sajaKarena jika menunggu adanya jawaban tertulis dari Kemendagri itu suatu hal yang mustahilKarena Kemendagri tidak mungkin mengeluarkan ituAlasannya TPP Kota Tegal bersifat kasuistik, lantaran daerah lain tidak ada yang mengeluarkan TPP bagi para PNS.
"Sehingga apabila Kemendagri mengeluarkan itu, maka sifatnya general dan semua daerah akan mengeluarkan TPP jugaTPP Kota Tegal merupakan kebijakan otonomi daerah," pungkasnyaSebelumnya Wali Kota Tegal Ikmal Jaya mengatakan pemberian TPP yang berasal dari daerah tidak semudah yang dibayangkanSebab guru sudah mendapatkan tunjangan yang sama dari pemerintah pusat
Menurut walikota, apabila dipaksakan maka akan terjadi dobel anggaran, dan bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Meski begitu Pemkot tetap berupaya agar TPP guru tersebut bisa dicairkanYakni dengan mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Jateng, pada 1 Maret lalu, menayakan tentang ituNamun sampai dengan sekarang belum ada jawaban tertulis dari BPKP.
Kemudian pemkot kembali mengirimkan surat ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPKPItu juga belum ada jawaban sampai dengan detik ini"Memang guru sudah langsung menanyakan langsung ke Kemdagri dan Kemendiknas terkait ituDan jawabannya katanya diperbolehkanNamun untuk mncairkannya pemkot butuh jawaban tertulis bukan lisan, yang bisa menjadi dasar," katanya usai rapat koordinasi pembahasan TPP guru, Rabu (1/9).
Dalam rapat tersebut, lanjut Ikmal, Pemkot memerintahkan ketua PGRI agar ikut melobi ke PGRI PusatKemudian PGRI Pusat akan melobi dan mendesak Kemendagri atau BPKP segera menjawab surat wali kota secara tertulis, sehingga pencairan TPP mempunyai dasar yang jelas(adi/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DAK untuk SMP Capai Rp3,7 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi