jpnn.com - TIMIKA - Ratusan guru yang bertugas di Kabupaten Mimika berunjuk rasa menuntut hak mereka yang belum dibayar. Aksi yang dilakukan pun sama dengan yang pernah dilakukan sebelumnya, yakni menutup penuh ruas Jalan Yos Sudarso di depan Bank Papua.
Demo serupa yang pernah dilakukan jelang Idul Fitri beberapa bulan lalu itu, masih menuntut yang sama, yakni hak mereka yang belum dibayar baik itu dana fungsional, insentif dan UPL (Uang Lauk Pauk). Dari pantauan Radar Timika, Selasa (22/12) itu, ratusan guru yang terdiri dari tenaga honorer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu pada pagi harinya melakukan aksi di Sentra Pemerintahan, Kelurahan Karang Senang.
BACA JUGA: Dia Minta Doa Supaya Kapal Tidak Tenggelam
Namun karena merasa tidak membuahkan hasil, para pengajar tersebut bergerak menuju ke perempatan Bank Papua di Jalan Yos Sudarso untuk melakukan pemalangan dengan menggunakan kayu, meja, kursi bahkan batu yang menutup total Jalan Yos Sudarso.
Kepolisian Resor (Polres) Mimika yang merespons adanya aksi tersebut, kemudian melakukan negosiasi dengan koordinator aksi demo, agar tidak melakukan aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat penguna jalan.
BACA JUGA: Natal Tidak Sekadar Perayaan Tapi Implementasi Maknanya
Usai bernegosiasi dengan Kapolres Mimika, AKBP Yustanto Mujiharso, akhirnya massa sepakat untuk membuka palang dan massa berkumpul di halaman Bank Papua sambil menunggu kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Mimika, Nilus Leisubun.
Saat datang ke kerumunan massa, Nilus kesempatan itu menjelaskan, bahwa sertifikasi untuk PNS semua telah diproses sesuai dengan tahapan. Termasuk untuk daftar honor semua sudah selesai, setelah dicek ke Keuangan semua sudah diserahkan ke bank.
BACA JUGA: Waduh.. Kualitas Guru di Samarinda Memprihatinkan
“Pekerjaan kami sudah dikerjakan. Untuk proses keuangan tidak semudah yang dibayangkan. Saya sendiri yang kawal (prosesnya)” katanya.
Setelah mendengarkan penyampaian tersebut, massa masih terus menempati halaman Bank Papua. Sementara itu, Aleksander Rahwarin dari SD YPPK St Aloysius Hiripau mengatakan, di instansi lain baik PNS maupun non PNS sudah menerima hak mereka yang langsung masuk ke rekening masing-masing.
“Sedangkan kami di Dinas Pendidikan ini setiap tahun terus menerus seperti begini. Contohnya di Sentra Pendidikan itu sudah selesai dibagikan, sedangkan kami ini sampai saat ini belum dapat. Jadi kami sekolah ini tidak diperhatikan. Sebenarnya apa perbedaan kami dengan mereka,” tukasnya. (rex/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waaaah...Harga Buah Mendadak Naik Jelang Tahun Baru
Redaktur : Tim Redaksi