jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap kekeh dengan keputusannya menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.
Dia bergeming dengan ancaman Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggugat kenaikan UMP itu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).
BACA JUGA: Apindo Bakal Gugat Pemprov soal UMP 2022, Riza Patria Bilang Begini
Sebelumnya Anies mengeluarkan keputusan tentang UMP DKI 2022 naik 0,85 persen atau Rp 37.749 dibandingkan 2021.
Namun, gubernur ke-16 DKI Jakarta itu menyebut angka hasil formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tersebut terlalu kecil.
BACA JUGA: Anies Merevisi Pergub dan Naikkan UMP DKI, APINDO Bereaksi, Simak
"Bayangkan, kondisi ekonomi yang sudah lebih baik pakai formula malah keluarnya angka 0,8 persen. Kan, itu mengganggu rasa keadilan bukan?" kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat (20/12).
Anies pada 21 November 2021 mengeluarkan keputusan tentang UMP DKI 2022 sebesar Rp 4.453.724.
BACA JUGA: Anies Berani Naikkan UMP karena Pusat Sukses Kelola Ekonomi
Dia mengeluarkan keputusan itu pada tanggal tersebut karena terikat dengan PP Pengupahan yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
Walakin, Anies merevisi keputusannya. Dia lantas menyurati Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempersoalkan formula dalam PP Pengupahan.
“Saya sampaikan surat bahwa formulanya ini enggak cocok. Wong dalam kondisi berat saja (naik) 3,3 persen, kok pakai formula ini (PP Pengupahan) keluarnya 0,8 persen,” tuturnya (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Boy
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi