jpnn.com, JAYAPURA - Salah satu tokoh pemuda Jayapura, Robert Entong mengomentari permintaan keluarga dan kuasa hukum Lukas Enembe soal pemeriksaan di lapangan terbuka.
Robert mempertanyakan hukum apa yang dipakai Lukas Enembe dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat orang nomor satu di Papua itu.
BACA JUGA: Ondoafi Kampung Sosiri Sebut Lukas Enembe Sudah Menjatuhkan Martabat Orang Papua
“Pakai hukum apa? Hukum pemerintah atau hukum adat?” tanya Robert dalam siaran persnya, Rabu (12/10).
Menurut Robert, Lukas Enembe dituduh telah menyalahi aturan pemerintah terkait gratifikasi senilai Rp 1 miliar. Sehingga, yang dipakai adalah hukum pemerintah.
BACA JUGA: Mahasiswa Papua Desak Pemerintah Segera Tangkap Lukas Enembe
“Lukas menjadi Gubernur Papua karena dipilih rakyat menggunakan hukum pemerintah. Kami tidak pernah pilih dia jadi kepala suku,” ujar Robert.
Dia pun meminta Lukas bersikap kesatria dan mau bertanggung jawab atas semua perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
BACA JUGA: Lukas Enembe Diminta Jangan Menyalahgunakan Hukum Adat Papua
“Periksa di ruangan kan bisa disaksikan oleh masyarakat karena sudah ada media massa dan televisi yang bisa menyiarkan supaya masyarakat bisa melihat,” kata Robert.
Dia menilai sikap Lukas Enembe dan keluarga berlit-belit, agar bisa lepas dari jeratan hukum.
“Jangan bawa-bawa adat dan menjadikan masyarakat sebagai tempat berlindung dari kesalahan,” ujar Robert.
Kepada masyarakat yang masih melindungi Lukas, Robert mengimbau untuk mengakhiri aksi tersebut.
“Kumpul-kumpul ratusan orang, bawa panah, bawa kapak, bikin kami masyarakat Jayapura resah. Warga selalu khawatir, tidak bisa kerja dengan tenang,” pungkas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekening Istri Lukas Enembe Diblokir, Mau Tahu Isinya?
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan