jpnn.com, JAKARTA - Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) meminta Polri melibatkan ulama dalam melakukan deradikalisasi narapidana terorisme.
Sekretaris Jenderal MDHW Hery Haryanto Azumi mengatakan, proses deradikalisasi tidak bisa dilakukan instan. Penerapannya harus secara simultan dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Duka Jokowi untuk 5 Polisi Korban Kerusuhan Mako Brimob
Hal ini disampaikan Hery pascagencatan senjata narapidana terorisme dengan polisi di Mako Brimob, Kamis (10/5).
"Memang sudah berakhir tragedi ini, namun perlu upaya deradikalisasi secara simultan dan berkelanjutan. Ulama harus dilibatkan dari hulu ke hilir. Karena ini sudah menyangkut mindset dan dogma," kata Hery dalam keterangan yang diterima.
BACA JUGA: Polri Harus Investigasi Menyeluruh Peristiwa di Mako Brimob
Menurut dia, proses deradikalisasi harus melibatkan para ulama moderat dari hulu sampai ke hilir. Persoalan deradikalisasi tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan hukum, namun dibutuhkan juga pendekatan persuasif mengingat persoalan ini menyangkut mindset dan dogma.
"Pedekatan hukum bagus. Namun pendekatan kultural seperti persuasif juga penting," tambah dia.
BACA JUGA: Kerusuhan di Mako Brimob: Komisi III Bakal Cecar Polri
Hery menambahkan, peristiwa Mako Brimob harus menjadi pelajaran agar semua masyarakat tentang pentingnya mencintai Tanah Air.
"Dengan cinta Tanah Air sejak dini, perilaku radikal dan saling jegal bahkan saling bunuh terhadap sesama anak bangsa akan dapat dihindari," kata dia.
Dia juga mengapresiasi Polri yang berhasil menangani para narapidana terorisme. Sebanyak 155 narapidana terorisme berhasil ditanggulangi dengan selamat.
"Alhamdulillah, tragedi Mako Brimob yang menyebabkan lima anggota polisi gugur telah berakhir. Kami ikut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya para prajurit-prajurit terbaik kepolisian," kata Hery. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Siap Bantu Kembangkan Kepolisian Palestina
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga