jpnn.com - TASIK – Ulama di Kota Tasik menganggap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) otoriter karena sepihak memecat para pengurus partai berlambang kakbah itu serta melakukan koalisi dengan Gerindra.
“Saya tidak mengatakan tidak mendukung dengan Gerindra, tetapi yang harus dipikirkan itu keutuhan di internal partai. (Kondisi PPP) ini kan sedang ada kisruh,” ujar KH Miftah Farid, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khoer di Ponpes Mabdaul Ulum, Tamansari, Kota Tasikmalaya Sabtu (19/4).
BACA JUGA: Romahurmuziy Cs Berhentikan Sementara SDA Sebagai Ketum PPP
Menurut Kiai Miftah, pihaknya menganggap SDA bersikap otoriter mengambil kebijakan partai. “Ini kan gaya otoriter, seperti cara pecat memecat anggota yang dilakukannya,” kritiknya.
Padahal, kata KH Miftah, kalau disadari, pemipinan DPP dan DPW PPP tersebut “diangkat” rakyat Indonesia. “Termasuk kami juga punya hak suara. Kami punya hak bicara dan kiai jangan diangap bodoh. Kiai tahu politik,” ujarnya.
BACA JUGA: KPK Terus Lacak Aset Anas Urbaningrum
KH Miftah pun tidak mempercayai para pengurus DPP dan DPW tersebut sudah dipecat. “Saya yakin itu hanya manuver-manuver (politik, red). Barang kali Pak SDA dengan isu pemecatan ini karena menyelamatkan diri,” analisisnya.
Terlebih, terangnya, dalam politik tidak ada persaudaraan yang abadi. “Yang ada itu kepentingan pribadi yang abadi,” paparnya.
BACA JUGA: Waspadai Kebocoran Soal UN SMP
Ulama pun mengkritik mekanisme keputusan SDA berkoalisi dengan Gerindra. “Kan yang menentukan itu (koalisi) bagaimana hasil musyawarah, rapimnas (rapat pimpinan nasional, red,” bebernya.
Apapun yang dihasilkan rapimnas, terang KH Miftah, para kiai pun akan sepakat. “Sepanjang berpihak kepada penduduk Indonesia yang mayoritas Islam,” kata dia.
“Disadari atau tidak yang menjadi persiden itu adalah atas dukungan umat Islam karena mayoritas penduduk (Indonesia) itu umat Islam,” tambahnya.
Pimpinan Pondok Pesantren Mabdaul Ulum KH Ateng Jaelani juga menyayangkan muncul konflik di PPP. “Kami sebagai warga Kota Tasikmalaya merasa prihatin,” jelasnya.
Dia berharap saat memutuskan berkoalisi, SDA tidak cepat menentukan pilihan. “Terlebih ada wacana koalisi partai-partai Islam yang di antaranya PPP, PBB, PKS, PAN dan PKB yang digagas oleh tokoh-tokoh Islam,” ujarnya.
Seharusnya, kata KH Ateng, sebelum memutuskan berkoalisi dengan Gerindra, SDA mengikuti perkembangan politik terlebih dahulu.
“Tidak lalu memutuskan apalagi sendiri-sendiri dan keluar dari permusyawarahan yang sudah dimusawarahkan dalam kepengurusan partai,” tandasnya yang juga berharap terjadi islah di PPP antara SDA dengan pengurus DPP dan DPW yang dipecatnya.(mg7)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demo di DPP PPP, Massa Aksi Mengaku Bukan Bayaran dan Preman
Redaktur : Tim Redaksi