jpnn.com - PALU--The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas komitmen dalam penuntasan buta aksara.
“Berdasarkan data UNESCO, Indonesia telah menunjukan pencapaian signifikan, khususnya angka literasi bagi kaum muda yang mencapai 99 persen,” kata National Program Officer UNESCO Zakki Gunawan pada puncak Hari Aksara Internasional tingkat nasional di Palu, Sulteng.
BACA JUGA: Begini Modus Pungli Para Kepala Sekolah di Bandung
Berdasarkan data UNESCO, 99 persen literasi kaum muda tersebut untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan tingkat literasi orang dewasa telah mencapai 93,09 persen.
“Statistik ini menunjukan pemerintah punya komitmen kuat akan penyediaan pendidikan berkualitas, baik bagi anak laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin penerus bangsa, serta bagi orang dewasa,” imbuh Zakki.
BACA JUGA: 10 Kepsek Jadi "Korban" Pemberantasan Pungli
Menanggapi apresiasi yang diberikan UNESCO, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD Dikmas) Kemendikbud Harris Iskandar mengatakan, Kemendikbud terus berkomitmen dalam meningkatkan keaksaraan kaum muda dan pendidikan dewasa melalui berbagai kegiatan inovatif.
Capaian pendidikan keaksaraan dalam 10 tahun terakhir menunjukan hasil yang signifikan.
BACA JUGA: Ini Penting Diketahui Bapak Ibu Guru
Pada 2005 persentase penduduk tuna aksara di Indonesia mencapai 9,55 persen atau sekitar 14,9 juta orang. Angka tersebut munurun pada 2015 menjadi 3,43 persen atau sekitar 5,6 juta orang.
Selain itu sampai saat ini tercatat sebanyak 11 provinsi yang memiliki persentase tuna aksara di atas rata-rata nasional yakni 3,43 persen, dan 25 kabupaten memiliki penduduk tuna aksara di atas 50 ribu orang.
“Ini perlu mendapatkan perhatian khusus melalui program pendidikan keaksaraan, seperti pelaksanaan program Afirmasi Pendidikan Keaksaraan untuk Papua (APIK PAPUA),” jelas Harris.
Harris menambahkan, program lain yang dapat dilaksanakan adalah Gerakan Indonesia Membaca (GIM) dan program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M).
Kedua program tersebut tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mengembangkan keberdayaan seseorang secara ekonomi, sosial budaya, sains, teknologi informasi dan komunikasi, serta keuangan.
“Program tersebut juga untuk menghindari kemungkinan warga yang sudah melek aksara menjadi tuna aksara kembali,” tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setujukah Anda jika Guru Dilarang Beri PR?
Redaktur : Tim Redaksi