jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta pemerintah daerah jangan ada yang merasa terusik dengan kunjungannya ke 30 desa di tiga kabupaten, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yakni Morowali, Morowali Utara, dan Luwuk.
"Tentunya kehadiran saya di tengah masyarakat adalah kewajiban saya menjalankan hak konstitusional sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada diri saya selaku penyambung lidah masyarakat," ujar Rachman dalam keterangan yang diterima JPNN.com di Jakarta, Senin (24/10).
BACA JUGA: Pabrik Pupuk Palsu di Lampung Selatan Digerebek Polisi, Barang Buktinya Banyak Banget
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) saat reses di Dapilnya, Sulteng. Foto: dokpri ART
Pada kunjungan dalam rangka reses DPD RI ke daerah pemilihannya tersebut, pria yang beken disapa dengan inisial ART itu menampung berbagai aspirasi masyarakat.
BACA JUGA: Polisi Bongkar Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Sidoarjo, Begini Modusnya
Dia mencatat sejumlah persoalan utama yang dihadapi masyarakat di pedesaan saat ini, yakni sektor pertanian meliputi persoalan irigasi, kelangkaan pupuk dan harga pupuk subsidi, hingga pemasaran hasil pertanian.
Sementara, Rachman menilai sejumlah kecamatan di Morowali dan Luwuk bisa menjadi daerah swasembada pangan sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
BACA JUGA: Fakta Penusukan Bocah Perempuan Pulang dari Masjid Bikin Nyesek, Pelaku Ternyata
"Saya melihat potensi sektor pertanian di dua kabupaten ini harus mendapatkan perhatian khusus baik oleh pemda setempat maupun provinsi. Insyaallah saya juga akan teruskan aspirasi masyarakat ini ke kementerian terkait," tutur mantan aktivis HMI itu.
Masyarakat Desa Kesulitan Membeli Solar Subsidi
Dalam rangkaian kunker ke tiga kabupaten di Sulteng, Abdul Rachman Thaha juga mendapat keluhan dari masyarakat desa tentang kelangkaan BBM jenis solar subsidi.
"Semua mengeluhkan kelangkaan solar, terutama kelompok tani dan kelompok nelayan. Saya melihat terjadi antrean panjang di SPBU," ujar Rachman.
Anggota Komite I DPD RI itu menilai kelangkaan BBM solar di daerah pelosok itu perlu ditelusuri oleh instansi terkait, terutama pihak berwajib.
"Masyarakat sampai harus membeli BBM eceran dengan harga per liter Rp 14-15 ribu. Inilah yang membuat saya jadi miris saat berada di tengah masyarakat. Lantas pemda seperti diam, seperti tidak punya kepedulian terhadap warganya," tutur Rachman.
Dia menduga kelangkaan bahan bakar solar subsidi itu terjadi lantaran masih ada mafia BBM yang bermain dengan perlindungan dari oknum tertentu.
"Saya meminta pihak kepolisian Sulteng mengusut dan memastikan kelangkaan BBM solar yang terjadi di masyarakat pelosok desa di Sulawesi Tengah," kata Rachman.
Pihaknya memastikan bakal terus mengecek langsung kondisi masyarakat di dapilnya dan menyerap aspirasi mereka untuk diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
"Jadi, mohon pemda jangan merasa terusik di saat saya hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya hadir untuk menjalankan kewajiban saya selaku pengemban amanah," kata Abdul Rachman Thaha. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Panggil Ganjar soal Capres 2024, FX Rudy Bakal Kena Getahnya
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam