jpnn.com, JAKARTA - Polisi dinilai perlu mengevaluasi penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi sepanjang Selasa (24/9) hingga Rabu (25/9).
Menurut Ketua Presidium Indlnesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, evaluasi dibutuhkan menyusul mengemukanya sikap represif aparat dalam menangani aksi dan sikap anarkistis pengunjuk rasa di sejumlah daerah.
BACA JUGA: Aksi Unjuk Rasa tak Lagi Netral? Silakan Pakai Jalur Konstitusi
"Semua yang terjadi dalam berbagai aksi demo di berbagai tempat di Indonesia belakangan ini perlu dievaluasi Polri, agar sikap represif aparaturnya dan sikap anarkistis pendemo bisa dicegah secara dini," ujar Neta kepada jpnn.com, Kamis (26/9)
Menurut Neta, peristiwa unjuk rasa dua hari terakhir banyak diwarnai hal tak terduga. Mulai dari beredarnya rekaman mahasiswa dianiaya saat aksi, pemberitaan adanya anggota DPRD Sumut diduga dianiaya oknum petugas hingga anak-anak sekolah setingkat kejuruan menengah turun ke jalan.
BACA JUGA: Aksi Unjuk Rasa Rusuh, Atribut Pegawai KPK Dibakar
"Saya kira, rekaman mahasiswa dianiaya saat demo tidak perlu terjadi jika pimpinan unitnya (kepolisian) bersikap cermat dan terus menerus mengendalikan emosi anggotanya.
Namun situasi yang kacau dimana polisi juga dilempari para pendemo, membuat polisi terpancing untuk bertindak represif atau membalas sikap anarkis pendemo.
Karena itulah, kata Neta kemudian, evaluasi sangat dibutuhkan. Agar hal-hal yang tak diinginkan dapat diantisipasi sedini mungkin.
"Intinya, dalam situasi apapun Polri harus mengedepankan rasa aman masyarakat dan senantiasa bisa menjaga kamtibmas, apapun risikonya," pungkas Neta.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang