jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyarankan agar pemerintah, pengusaha dan buruh, segera berunding mencari solusi bersama agar persoalan upah buruh tidak dijadikan alat politik pihak tak bertanggung jawab.
"Jangan sampai ini menjadi isu politik di daerah dan saling mengancam," kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/11), menanggapi aksi demo buruh yang terjadi hampir di seluruh daerah.
BACA JUGA: Putusan Sengketa Pilkada Bali Ancam Pemilu 2014
Namun di sisi lain, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengharapkan pengusaha agar selektif untuk memenuhi kebutuhan minimal buruh yang tentunya menjadi cover atau perlindungan dari atas setiap tenaga kerja.
Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengungkapkan kelakukan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Said Iqbal erat dengan kepentingan politik dengan tuntutan Kebutuhan Hidup Layak (KLH) buruh.
BACA JUGA: Inilah 5 Potensi Kecurangan Saat Tes CPNS
"Dulu ada 48 item, sekarang 60 item, nanti kalau sudah dipenuhi 84 item, nanti 150 item, memang mau punya mau mobil semua," katanya yang mengaku tak habis pikir dengan tuntutan Ketua KSPI itu mengenai tambahan KLH untuk menetapkan Upah minimum provinsi (UMP) menjadi dari 60 item menjadi 84 item.
Sofjan mengatakan penetapan KHL hingga 60 item baru saja ditetapkan pada tahun lalu sebagai revisi KHL sebelumnya yang hanya 48 item. Ia pun memastikan pada waktu itu, Said Iqbal masuk dalam Dewan Pengupahan Nasional (DPN) dan menyetujui KHL sebanyak 60 item. Sehingga soal tuntutan buruh meminta KHL tambahan seperti uang pulsa, bedak, lipstik sudah berlebihan.
BACA JUGA: Kemarahan Adiguna Sutowo Dianggap Sudah Terencana
"Dia (Said Iqbal) ikut dewan pengupahan, dia di dewan pengupahan nasional, dia duduk di dewan pengupahan, di sana diputuskan hanya 60 item, dia setuju, saya nggak ngerti ini anak," kata Sofjan.
Sofjan mendesak agar serikat buruh bersikap fair melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan bahan bakar serta listrik berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.
"Semua akan senang kalau upah tinggi. Kita mengerti tetapi lihat kondisi perusahaan mampu nggak kita bersaing. Belum lagi inflasi yang tinggi dan naik harga BBM," imbuhnya.
Namun tudingan demo buruh ditunggangi kepentingan politik dibantah Said Iqbal. Kata dia, perjuanggannya hanya untuk keadilan dengan meminta upah yang selayaknya dari majikan.
"Kami berjuang hanya untuk sedikit keadilan. Perjuangan kita adalah memiliki majikan menyediakan pekerjaan yang lebih baik dan membayar upah yang layak bagi pekerja di tengah pertumbuhan ekonomi yang baik dari enam persen. Pekerja akan menuntut apa-apa jika negara berada dalam krisis ekonomi yang mendalam," kata Said Iqbal. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Pelanggaran di Putusan Sengketa Pilkada Bali
Redaktur : Tim Redaksi